Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Ricuh di Kantor Bupati Halmahera Barat, Wakil Bupati: Itu Hanya Salah Paham

Menurut Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Batat, kisruh antara kontraktor dan Bagian ULP Barang dan Jasa ialah salah paham semata.

Penulis: Faisal Amin | Editor: Munawir Taoeda
TribunTernate.com/Faisal Amin
SALAH PAHAM: Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Djufri Muhammad 

TRIBUNTERNATE.COM - Kericuhan yang terjadi di Kantor Bupati, Senin (9/5) pagi.

Menuai tanggapan dari Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Djufri Muhammad.

Menurutnya, kericuhan tersebut tidak lain adalah kesalahpahaman semata.

Antara kontraktor dan Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa.

Baca juga: Kemenag Belum Putuskan Rekrutmen Pendamping Jamaah Haji Halmahera Utara

"Jadi salahpaham saja, dan harusnya Kapala ULP berikan penjelasan ke mereka (kontraktor), "katanya, Senin (9/5/2022).

Kericuhan terjadi akibat sekelompok kontraktor lokal yang kesal, kepada Bagian ULP Barang dan Jasa.

Di duga membatalkan lima paket proyek, Pembangunan Insfrastruktur bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Di mana proyek-proyek tersebut telah dimenangkan CV Bintang Sintesa dan CV Segitiga Emas.

Namun informasi yang beredar, proyek pengerjaan tidak diberikan kepada keduanya.

Diketahui, total pagu lima paket proyek senilai Rp 9 miliar.

"Pemerintah tidak ada keberpihakan kepada kami (kontraktor lokal)."

"Kami mengerti, kalau kami minta bagi rata paket proyek itu, tidak akan dikasih."

"Tapi setidaknya ada pengertian, agar kami juga merasa memiliki, "keluh Lon Abdul Gafir, salah seorang kontraktor.

Menurutnya, kalah menang, dapat tidak dapat dalam sebuah tender paket proyek ialah hal biasa.

"Kami telah mengikuti proses tender dengan baik, bahkan informasi yang sudah kami dengar bahwa proses tendernya sudah dinyatakan bintang, "ungkapnya.

Dipertanyakan, soal perusahaan yang kalah saat tender, karena tidak membawa serta berkas asli perusahaan dan direkturnya pun tidak hadir saat proses evaluasi.

Namun nama perusahaan muncul dan Kabag ULP juga melayangkan undangan, bahwa ada evaluasi.

Baca juga: Morotai Rawan Penyakit HIV, Ini Kata Dosen Poltekes Kemenkes Ambon Maluku

"Jadi kami merasa tidak puas, saya mohon kepada Bupati dan Wakil Bupati agar mengambil sikap tegas, "pintanya.

Di mana kinerja Kabag Layanan ULP Barang dan Jasa dinilai buruk.

"Saat ini kinerja mereka sangat buruk, jadi saya minta kepada Bupati dan Wakil Bupati segera evaluasi Kabag, "tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved