Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

DPRD Halmahera Selatan

Munawir Bahar Ungkap Penyebab Aksi Pemalangan Sejumlah Kantor Desa di Halmahera Selatan

Pemalangan kantor desa di Halmahera Selatan dilakukan oleh warga menggunakan kayu, bahkan ada kantor desa yang fasilitasnya dirusaki

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
Istimewa
TUNTUTAN: Komisi I DPRD Halmahera Selatan ketika turun menyaksikan pembukaan palang Kantor Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Sabtu (27/9/2025). Pemalangan problemnya sama, yaitu menyangkut tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa (DD) 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Munawir Bahar ungkap penyebab aksi pemalangan sejumlah kantor desa belakangan ini.

Ada pun kantor desa yang dipalang di Desa Saketa, Papaceda, Tutupa, Air Mangga Indah dan Desa Tomori pada Senin (29/9/2025).

Pemalangan dilakukan oleh warga menggunakan kayu, bahkan ada kantor desa yang fasilitasnya dirusaki.

Menurut Munawir, hampir semua desa problemnya sama, yaitu menyangkut tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa (DD).

Baca juga: Proyek Pelabuhan Rakyat Terkendala Anggaran, PUPR Halmahera Selatan Akui Pekerjaan Molor

"Hemat kami bahwa pokok permasalahan ini soal transparansi pengelolaan anggaran, ini yang bikin warga kesal dan palang kantor, "katanya, Rabu (1/10/2025).

"Kami di Komisi I juga turun selesaikan aksi ini, jadi aspirasi warga yang kami terima arahanya ke situ, ya soal transparansi, "sambungnya.

Munawir pun meminta semua kepala desa (kades) terbuka kepada warga dalam pengelolaan DD.

Kemudian mengutamakan penilaian kompetensi ketika memilih orang-orang menduduki struktur pemerintahan desa.

"Kalau transparan dan tidak pilih kasih, saya yakin desa-desa cepat berkembang dan jauh dari polemik. Jadi kades harus melibatkan warga dalam segala hal, "imbuhnya.

Baca juga: Proyek Pelabuhan Rakyat Terkendala Anggaran, PUPR Halmahera Selatan Akui Pekerjaan Molor

Selain itu, ia juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) peka terhadap masalah desa.

DPMD harus menjadi garda terdepan untuk memberi pencerahan aturan terkait tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan DD.

"Kalau kita meyakini membangun daerah dari desa, maka DPMD harus ambil peran penuh."

"DPMD harus peka terhadap persoalan desa, responsif terhadap aspirasi warga desa, "tandas Munawir. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved