Pertalite Masih Rp7.650 per Liter, Erick Thohir Tegaskan Pemerintah Belum Ada Rencana Naikkan Harga
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa hingga kini pemerintah belum ada rencana untuk menaikkan harga Pertalite.
TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan bahwa hingga kini pemerintah belum ada rencana untuk menaikkan harga Pertalite.
Sebelumnya, wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite sempat disinggung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada April lalu, Menteri ESDM menyebut bahwa BBM jenis Pertalite kemungkinan mengalami kenaikan karena harga minyak dunia melambung.
Namun, hingga 18 Mei 2022, wacana tersebut belum terealisasi dan harga Pertalite masih bertahan di angka Rp7.650 per liternya.
Menteri Erick pun mengatakan bahwa hingga hari ini pemerintah belum ada rencana menaikkan harga BBM Pertalite.
"Pemerintah hingga hari ini belum ada rencana melakukan (kenaikan), belum ada kenaikan," ujar Erick dikutip dari Kompas.com, Rabu (18/5/2022).
Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa dengan kondisi pangan dan energi yang sedang naik turun seperti saat ini, pemerintah tidak mungkin hanya diam.
Menurutnya, pemerintah selalu hadir untuk masyarakat dengan berbagai mekanisme, salah satunya subsidi energi.
Pemerintah telah menetapkan Pertalite menjadi jenis BBM khusus penugasan (JBKP), yang artinya produksi dan penyaluran menjadi diawasi, serta dapat disubsidi melalui pemberian kompensasi ke Pertamina.
Baca juga: Mulai Sabtu 14 Mei 2022, Pemkot Akan Hentikan Penjualan Pertalite di Kios dan Warung se-Kota Ternate
Baca juga: Analis: Jika Harga Pertalite hingga LPG 3 Kg Naik, Inflasi akan Tinggi dan Warga Miskin Meningkat

Bukan Momen Tepat untuk Kenaikan BBM Solar dan Pertalite
Setelah kenaikan harga minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, pemerintah disebut-sebut akan melakukan penyesuaian harga pada BBM jenis Pertalite dan Solar.
Rencana pemerintah yang akan kembali melakukan penyesuaian harga BBM jenis Pertalite dan Solar pun mendapat sorotan dari kalangan masyarakat.
Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai, saat ini bukan momen yang tepat di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok menjelang Idulfitri.
“Momennya tidak tepat. Beban masyarakat sedang tinggi-tingginya. Pendapatan masyarakat juga tidak mengalami kenaikan."
"Apalagi ini masyarakat baru selesai melewati masa Covid-19,” kata pria yang akrab disapa Herry Gun dalam keterangannya, 15 April 2022.
Di sisi lain, Herry bisa memahami bahwa beban yang harus ditanggung Pemerintah untuk subsidi BBM cukup besar.
Terlebih di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Rusia-Ukrania. Apalagi terjadi disparitas antara harga jual dengan harga keekonomian.
Baca juga: Harga BBM-Listrik-LPG Diprediksi Naik dalam Waktu Dekat, Pengamat Minta Pemerintah Tak Buru-Buru
Baca juga: Harga Pertamax di Kota Tidore Kepulauan Tembus Hingga Rp 16 Ribu/Liter, Aparat Diminta Turun Tangan
“Memang harga jual Pertalite saat ini masih terlalu jauh dibandingkan harga keekonomian. Tapi ini persoalan momentum,” ujarnya.
Seperti diketahui, Pertalite dan Biosolar merupakan produk subsidi. Jadi kewenangan penentuan harga adalah pada Pemerintah, bukan Pertamina.
Dan selama ini, lanjut Herry, subsidi Pemerintah ke Pertalite dan Solar cukup besar.
Begitupun, lanjut Herry, harus juga dipikirkan kondisi psikologis masyarakat. Jadi, bukan hanya persoalan rasionalitas.
Oleh karena jika berpikir persoalan rasionalitas tentang kenaikan harga, makanya bisa dilakukan melalui Pertamax non subsidi. Dan kenaikan tersebut sudah dilakukan.
Belum lagi, lanjut Herry, bahwa kondisi saat ini masih ditambah dengan kenaikan harga komoditas sandang dan pangan menjelang lebaran. Akibatnya, masyarakat memang harus merogoh koceknya lebih dalam.
“Dengan demikian, pemerintah memang seharusnya meredam rencana kenaikan Pertalite dan Solar dulu. Jika nanti habis Lebaran kondisinya sudah membaik dan lebih stabil, di situlah momentumnya,” sambung dia.
“Konstribusi pengeluaran dari konsumsi rumah tangga sekitar 85 %. Kalau konsumsi rumah tangganya ditekan dengan berbagai kenaikan ini bisa berdampak terhadap daya beli masyarakat,” tutup Herry.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Erick Thohir: Belum Ada Rencana Pemerintah Naikkan Pertalite