Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Luhut Ditunjuk Urusi Minyak Goreng: Beban Kerja LBP Menumpuk, Jokowi Dinilai Tak Percaya Mendag

Penunjukan Luhut untuk mengurusi minyak goreng pun mendapat beragam reaksi dari pengamat dan anggota DPR RI.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat tugas baru dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi polemik minyak goreng. Dalam foto: Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan keterangan sebelum meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019). 

Tidak Tepat

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menganggap penunjukan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) untuk mengurusi sengkarut minyak goreng tidak tepat.

Deddy pun mempertanyakan tugas baru Luhut tersebut.

Sebab, saat ini tugas Menko Marves sudah banyak dan kenapa sekarang tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.

"Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” kata Deddy, Selasa (24/5).

Menurut Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini, penunjukkan LBP berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan.

Karena Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.

Sedikit banyak hal ini akan menimbulkan rumor negatif dalam penyelesaian kasus hukum yang sedang berjalan.

Hal itu justru akan menjadi kontra produktif karena beliau dipersepsikan sebagai bagian dari masalah, ujar Deddy.

Menurut Deddy, nama LBP terlalu sering dikait-kaitkan dengan konflik kepentingan dalam urusan kebijakan yang ditangani.

Sebut saja ketika menjadi komandan penanganan masalah pandemi, muncul isu bisnis antigen dan PCR yang bikin heboh.

Demikian pula ketika ditunjuk menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, santer juga di media tentang keterlibatan LBP dalam perseteruan konsesi proyek pembangunan PLTA terbesar di Asean yang rencananya dibangun di Sungai Kayan, Kalimantan Utara.

“Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir ditengah masyarakat,” terang Deddy.

Baca juga: Virus Cacar Monyet Meluas, Kemenkes Minta Rakyat Lakukan Pencegahan, Ini Gejala & Cara Penularannya

Baca juga: Temukan Solusi Persoalan Migor, Jokowi Klaim 2 Minggu Lagi Harga Minyak Goreng Balik Normal

“Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi. Apalagi jabatannya sudah sangat banyak, kesannya jadi seolah-oleh tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain LBP,” kata legislator Kalimantan Utara ini.

Lebih lanjut, Deddy mengatakan bahwa masalah minyak goreng itu adalah masalah konsistensi dalam penegakan aturan dan UU yang sudah ada.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved