Realisasi PAD Maluku Utara Baru Rp 4,44 Triliun, DJPb: Kemandirian Fiskal Daerah Masih Kurang
Realisasi Pendapatan APBD Maluku Utara hingga April 2022 bari Rp 4,44 triliun, di mana menunjukan kemandirian fiskal daerah masih rendah.
Penulis: Laode Havidl | Editor: Munawir Taoeda
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Dampak dari kondisi geopolitik dan pandemi Covid-19.
Sampai saat ini, masih menimbulkan tantangan tersendiri bagi perekonomian.
Di mana pertumbuhan ekonomi tersendat, harga-harga meningkat.
Dan anggaran banyak terkuras, untuk mengatasi dampak dari ketidakpastian tersebut.
Baca juga: Pemkot Bakal Alokasikan 150 Tenaga PPPK, Prioritaskan Tiga Kecamatan Terluar
Dalam menghadapi tantangan tersebut, APBN tahun 2022 diarahkan untuk menjaga keseimbangan.
Antara pengendalian risiko, menjaga momentum pemulihan ekonomi, dan menopang agenda pembangunan.
Menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto.
Pada acara 'Media Briefing Torang Pe APBN', Edisi Mei 2022, Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara melalui media zoom conference, Rabu (25/5/2022).
Belanja akan dioptimalkan, untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi yang sempat tersendat akibat pandemi Covid-19.
APBN 2022, masih melanjutkan kebijakan pemulihan nasional.
Melingkupi tiga klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.
"Sampai dengan 30 April 2022, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp 720,37 miliar atau 33,37 persen dari pagu"
"Sedangkan belanja APBN, realisasinya mencapai Rp 4,48 triliun atau 30,17 persen dari pagu."
"Sementara kinerja pendapatan mengalami kenaikan sebesar 15,68 persen (yoy), dibandingkan tahun 2021."
"Kenaikan terbesar disumbang pajak penghasilan non migas, naik sebesar Rp 65,72 miliar atau 20,80 persen (yoy), "ungkapnya.
