Sultan Tidore Minta Ketegasan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Soal Ibukota Sofifi

TRIBUNTERNATE.COM - Hingga detik ini, sistem pemerintahan Provinsi Maluku Utara, di Ibukota Sofifi tidak ada perubahan.

Karena itu, Sultan Tidore Kepulauan, Husain Alting Sjah meminta ketegasan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

Untuk bisa memberi solusi, jalan keluar, ketegasan serta langkah strategis pembangunan disana.

Padahal Maluku Utara, sudah menjadi Provinsi sejak 4 Oktober 1999, melalui undang-undang nomor 46 tahun 1999.

Baca juga: Porprov Maluku Utara 2022, Djafar Umar: Mungkin Tahun Ini Minus Dua Kontestan Lagi

Sultan menyebut, terkait permasalah pemerintahan di Sofifi, harus ada ketegasan dari pemerintah pusat.

Kemudian ditindaklanjuti ke daerah, dalam hal ini Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba beserta seluruh jajarannya.

Olehnya itu, para Muspida, Forkompinda Maluku Utara, harus berkedudukan di Sofifi, jangan berkedudukan di Ternate maupun di Tidore.

"Seharusnya, semua harus ada di Sofifi, ini harus butuh ketegasan dari Gubernur agar menyiapkan seluruh insfratruktur pemerintah disana."

"Dalam hal tersebut semisalnya kantor Forkompinda, kantor Kejaksaan Tinggi, Kantor Kepolisian Daerah dan lainnya."

"Itu semua pindah, ketika tersedia fasilitas yang sudah ditunjang Provinsi, "jelasnya.

Sehingga seluruh aktivitas pemerintah Provinsi termasuk instansi-instansi vertikal, ikut pindah ke Sofifi.

"Ini semua harus ada koordinasi dengan baik oleh Pemerintah Provinsi, "tegas Anggota DPD RI itu.

Untuk mendorong masalah ini, ujung tombaknya ada ditangan Gubernur Maluku Utara.

Baca juga: Sandiaga Uno Pakai Saloi di Pantai Lapasi Halmahera Barat, Keranjang Tradisional itu Masih Lestari

Sebab, Gubernur tidak boleh berwacana dan bisa menertibkan internal, agar memindahkan semua ke Sofifi.

"Jadi sekarang jangan dulu kita bicara yang lain, pertama itu Gubernur harus bisa tegas."

"Agar status Sofifi ini, bisa secepatnya diselesaikan, "pungkasnya. (*)