DPMPTSP Ternate Bakal Cabut Izin Usaha Bila Badan Usaha Tak Miliki Lahan Parkir

Bila tak miliki lahan parkir, pelaku usaha berpotensi terkena sanksi ringan hingga pencabutan izin usaha oleh DPMPTSP Kota Ternate.

Penulis: Yunita Kaunar | Editor: Munawir Taoeda
TribunTernate.com/Yunita Kaunar
SANKSI: Sekretaris DPMPTSP Kota Ternate, Nuryani Amra mengatakan ada sanksi yang melekat bila pemilik usaha tidak memiliki lahan parkir. Dimulai sanksi ringan hingga sanksi berat seperti pencabutan izin usaha, Kamis (30/6/2022). 

TRIBUNTERNATE.COM - Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, Nuryani Amra menegaskan akan mencabut izin usaha, bila badan usaha tak memiliki lahan parkir.

"Sebeb, implementasi perizinan usaha berbasis risiko, merupakan amanat dari undang-undang cipta kerja, nomor 11 tahun 2020, kemudian PP nomor 5 tahun 2021, dan PP nomor 6 tahun 2021, "katanya, Kamis (30/6/2022).

Menurutnya, pemerintah memberikan kemudahan dalam hal wirausaha Khususnya di Kota Ternate, yang saat ini sudah jalan, dan telah terintegrasi secara elektronik.

"Setiap izin usaha di Ternate saat ini, lebih mudah karena bisa diakses oleh semua pelaku usaha, secara elektronik, "ungkapnya.

Baca juga: Selama Lima Bulan, Dinas Kesehatan Halmahera Utara Mencatat Ada 36 Kasus DBD

Ia mengaku, pengurusan izin usaha saat lebih dipermudah, namun lebih memperketat segi pengawasan.

Dicontohkan, salah satunya izin usaha yang tidak memiliki parkiran dan mengganggu aktivitas lalu lintas, hal ini dilakukan koordinasi dengan fungsi pengawasan.

"Jika ada pengusaha yang memiliki tempat usaha dan tidak mengikuti aturan dalam berusaha, akan diberikan teguran, hingga pada sanksi berat seperti pencabutan izin usahanya, "ujarnya.

Setiap badan usaha yang memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate, bakal melakukan pengawasan secara keta.

Dan melibatkan instansi terkait seperti Kepolisian (Polres Ternate), Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dan lainnya.

Baca juga: Ini Penjelasan Bendahara Dinas PUPR Halmahera Barat Atas Belum Terbayarnya Tunjangan Kinerja Pegawai

"Jika ada sanksi yang dilaporkan, kita akan limpah ke OPD terkait, untuk menindaklanjuti permasalahan itu, "tuturnya.

Ia mengaku, untuk sejauh ini belum ditemukan pelanggaran berat, dalam perizinan usaha yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Ternate.

"Sejauh ini belum ditemukan pelanggaran berat, atas izin usaha yang dikeluarkan oleh kami, "tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved