Menilik Pasal Zina di Draf RKUHP: Kumpul Kebo Diatur dalam Pasal 416, Bisa Dihukum 6 Bulan Penjara

Draf RKUHP memuat pasal zina atau perzinahan, khususnya hukuman masyarakat yang berzina, kumpul kebo, hingga melakukan hubungan sedarah.

Editor: Rizki A
Pexels.com/EKATERINA BOLOVTSOVA
ILUSTRASI Hukum dan Pengadilan - Draf RKUHP memuat pasal zina atau perzinahan, khususnya hukuman masyarakat yang berzina, kumpul kebo, hingga melakukan hubungan sedarah. 

TRIBUNTERNATE.COM - Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memuat pasal zina atau perzinahan.

Khususnya, mengatur hukuman bagi masyarakat yang berzina, kumpul kebo, hingga melakukan hubungan sedarah.

Saat ini, pembahasan RKUHP masih terus berlangsung di DPR.

Dalam RKUHP tersebut, pasal perzinahan yang termasuk dalam ranah privat atau pribadi diperluas.

Lalu, pasal berapa saja yang menyangkut tentang perzinahan dalam RKUHP?

Dalam Pasal 415, disebutkan setiap orang yang melakukan perzinaan akan dihukum 1 tahun penjara.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 415 ayat (1) draf RKUHP tanggal 4 Juli 2022, dikutip Tribunnews.com, Rabu (6/7/2022).

Dalam ayat (2), dijelaskan pihak yang bisa melaporkan ialah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Baca juga: Klaim Sudah Lakukan Perubahan, Presiden ACT Sebut Tempo Publikasikan Angka yang Tidak Tepat

Baca juga: Survei LSI Denny JA: 5 Nama Masuk Divisi Utama Capres, Ada Puan Maharani hingga Ganjar Pranowo

Baca juga: 6 Fakta Kasus Anak Kiai Jombang Cabuli Santriwati: Polisi Diadang Massa Saat Antar Surat Panggilan

Sementara, aturan mengenai kumpul kebo diatur dalam Pasal 416.

Disebutkan Pasal 416 ayat (1), "Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved