Inspektorat Morotai Temukan Sejumlah Anggota DPRD Salah Gunakan Anggaran Perjalanan Dinas

TRIBUNTERNATE.COM - Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P Soekidi mengungkapkan sejumlah Anggota DPRD hingga kontraktor, menyalahgunakan anggaran hingga miliaran rupiah.

Temuan itu sesuai dengan hasil pemeriksaan inspektorat Pulau Morotai, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utar, baik perjalanan dinas maupun pembangunan infrastruktur.

"Jadi temuannya ada perjalanan dinas ada biaya tidak seharusnya (fiktif) yang dikembalikan, jadi ada temuannya BPK dan ada temuan inspektorat, totalnya itu sekitar Rp 1,7 miliar, dari total ini bukan hanya pejabat dan ASN saja, melainkan ada sejumlah pihak ketiga (kontraktor), "katanya, senin (11/7/2022).

Selain itu, pihaknya juga menambahkan belum lama ini, telah menemukan dari pihak ketiga (kontraktor) ratusan juta dan sudah diperiksa.

Baca juga: Sate Balanga dan Asam Pedas Daging Sapi Ala Mama Asmim di Morotai

"Ada temuan baru juga ada, untuk kontraktor kita periksa itu sebagian yang temuan baru yang saya tandatangan itu ratusan juta tapi dia bayar per bulan lah, sementara untuk pejabatnya belum ada, "jelasnya.

Di mana ditegaskan, tidak niat baik dikembalikan maka dengan tegas, akan melakukan warning kepada kontraktor tersebut.

"Kontraktor ini kalau tidak bayar yah kita blacklist perusahaannya, kita berikan dia batas waktu 60 hari, jadi berjanji bahwa itu akan dikembalikan, "tegasnya.

Selain itu Pejabat dan pihak ketiga, Marwanto juga mengaku ada temuan Anggota DPRD Pulau Morotai, mencapai ratusan juta rupiah.

"Selain itu juga ada Anggota DPRD pengembalian, tapi masih sedikit saya sudah diminta untuk tindak lanjuti, kemarin itu sama pak bupati dan beliau perintahkan saya untuk menindaklanjuti,"katanya.

Meski demikian Marwanto mengaku ini kendala karena Anggota DPRD berpenghasilan rendah sehingga menjadi kendala untuk dikembalikan.

"februari kemarin itukan jatuh temponya, beberapa sudah bayar, tapi memang ada beberapa yang bandel yang tidak sama sekali mencicil tapi sekarang, kalau mau fer saya sih cuman mau fer aja mereka kan penghasilan hampir tidak ada jadi itu mungkin jadi kendala."

"Tapi kan yang kita mintakan uang negara yang mereka makan, bukan uang negara yang belum diterima, "tegasnya.

Baca juga: Ada Sanksi Tegas Bagi Pengecer di Morotai Bila Jual Pertalite Tidak Sesuai SE

Namun dari puluhan anggota DPRD itu, ada yang sudah melunasi, namun terdapat seorang Anggota DPRD, yang temuannya capai ratusan juta belum sama sekali mengembalikan.

"Ada yang sudah lunas, sekitar empat orang kalau tidak salah itu sudah dilunasi, tapi ada yang ratusan juta itu yang belum sama sekali lakukan pengembalian."

"Biasanya kalau koordinasi cepat, pihak Kejaksaan sudah ambil alih, jadi ini hasil sidang TPTGR totalnya itu Rp 600 juta lebih, "pungkasnya. (*)