Kanwil DJDb Maluku Utara Klaim Realisasi Pembiayaan Ultra Mikro Bertumbuh
Pembiayaan ultra mikro di Maluku Utara alami tren positif, yang kian hari kian bertumbuh sejak tiga tahun terakhir.
TRIBUNTERNATE.COM - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara mengklaim realisasi pembiayaan ultra mikro, mengalami kenaikan sejak 3 tahun terakhir.
"Tren realisasi pembiayaan ultra mikro alami kenaikan, rata-rata 63,435 dengan penyaluran agregat Rp 9,69 miliar untuk 2.379 debitur, dari 2017 hingga Juni 2022, ungkap Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Adnan Wimbyarto selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Provinsi Maluku Utara pada paparkan program APBN edisi Juli 2022, di Kantor JPP Tobelo, Halmahera Utara, Jumat (29/7/2022).
Di mana tumbuhnya perekonomian, merupakan dampak peningkatan aktivitas ekonomi. Yang tentu tidak terlepas dari instrumen APBN dan APBD, dalam mengintervensi program dan kegiatan ekonomi masyarakat.
"Untuk isu strategis di Maluku Utara saat ini yaitu, mengenai penyaluran pembiayaan dan KUR, UMI dan penyaluran DAK fisik di Maluku Utara, yang menunjukan pertumbuhan, "ujarnya.
Baca juga: Kasus Korupsi Haornas, Kejari Sudah Periksa Ketua Panitia yang Kini Jabat Wali Kota Ternate
Pembiayaan KUR, debitur di Maluku Utara di dominasi oleh pelaku usaha, pada sektor perdagangan dengan total penyaluran sebesar Rp 283,89 miliar kepada 4.906 debitur.
Isu strategis lainnya, yaitu mengenai penyaluran DAK fisik per 30 Juni 2022, telah terealisasi sebesar Rp 305.6 miliar atau 17,18 persen dari total pagu.
Yang mana Kabupaten Pulau Taliabu, menjadi daerah dengan persentase realisasi penyaluran tertinggi, yaitu 45.9 persen dari pagu.
Keterlambatan penyampaian dokumen persyarahan, masih menjadi kendala dalam proses penyaluran DAK fisik, di beberapa kabupaten.
"Dari 10 kabupaten, Pulau Taliabu yang tertinggi penyaluran DAK fisik-nya, "ungkapnya.
Adapun isu lokal lain yang dibahas ialah, potensi wisata Maluku Utara. Di mana potensi wisata, merupakan bagian dari mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, keindahan alam Maluku Utara apabila dikelola dengan baik, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khusunya sektor pariwisata.
Olehnya itu, pemerintah turut mendukung dan perioritaskan wisata, dan sentra industri kecil untuk pengembangan potensi, melalui DAK fisik.
"Yang terpenting ada peren pemerintah, untuk mendorong potensi wisata Maluku Utara, "harapnya.
Baca juga: Besok, 34 Paskibrakan Tidore Siap Ikuti Diklat
Dalam pemaparan Briefing APBN, Kanwil DJPb Maluku Utara merekomendasikan, Pemerintah meningkatkan kompetensi pengoperasian Sistim Informasi Kredit Program.
Meningkatkan sosialisasi dan publikasi pembiayaan dana KUR dan UMI, percepatan penetapan petunjuk teknis pengadaan, melakukan bimbingan teknis pada aparat pengawasan internal pemerintah.
"Penandatanganan MoU dengan pemerintah daerah, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana, serta mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menggali potensi parwisata, "pungkasnya. (*)