Pulau Morotai Masuk Wilayah Rawan Gempa dan Tsunami, Berikut Penjelasan BMKG Maluku Utara

Kabupaten Pulau Morotai Rawan Gempa dan Tsunami, BMKG Sosialisasi Peta Rawan Bencana Kepada Pemda dan Instansi Terkait.

Tribunternate.com/Randi Basri
Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara rawan akan bencana Gempa dan Tsunami, BMKG Maluku Utara Lakukan Sosialisasi Peta Bencana, Kepala Stasiun Geofisika Ternate, Morotai diapit dua lempeng yaitu lempeng Philipina dan lempeng Halmahera sehingga rawan akan Gempa, Kegiatan ini dilakukan di Ruang Morotai Command Center, Rabu (10/8/2022). / Fizri Nurdin 

TRIBUNTERNATE.COM - Kepala Stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Maluku Utara, Andri Wijaya Bidang mengatakan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara merupakan daerah rawan tsunami.

Hal itu disampaikan Andri saat diwawancarai wartawan di Morotai Command Center, usai memaparkan sosialisasi terkait peta rawan bencana di Perairan Pasifik Morotai, kepada Pemda Kabupaten Pulau Morotai dan beberapa instansi terkait pada Rabu (10/8/2022) kemarin.

Andri menjelaskan, tupoksi BMKG adalah memberikan informasi terkait gempa bumi dan tsunami dalam hal ini informasi terkait peta bahaya tsunami

"Sosialisasi ini kita sampaikan ke Pemda Kabupaten Pulau Morotai dan beberapa institusi, agar memahami sebenarnya dampak atau bahaya yang ditimbulkan jika terjadi gempa yang menyebabkan terjadinya tsunami di Morotai," katanya

Andri mengatakan, dari hasil pemetaan dan data gempa memang Kabupaten Morotai wilayahnya diapit oleh dua lempeng besar, artinya lempeng yang menyebabkan terjadinya aktivitas gempa bumi dan dapat juga memicu tsunami.

"Ancaman di Morotai ini karena ada dua yaitu Lempeng Filipina, dan lempeng Halmahera, di sebelah barat lempeng Halmahera sedangkan arah timur lempeng Filipina,"

"Tetapi ancaman juga bisa juga berada di wilayah Pasifik tempat-tempat yang terjadi, di Jepang maupun di bagian benua Amerika juga bisa memicu dampak ancaman tsunami jarak jauh. Nah itu bisa terkena oleh Pulau Morotai itu sendiri," katanya. 

BMKG Empat Tahun Vakum Sosialisasi Bencana

BMKG Maluku Utara mengakui adanya kendala anggaran hingga BMKG vakum selama empat tahun vakum untuk sosialisasi di Kabupaten Pulau Morotai terkait ancaman tsunami.

BMKG adalah lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Kepada Tribunternate.com, Kepala Stasiun Geofisika Ternate, Maluku Utara, Andri Wijaya Bidang mengatakan, informasi terkait dengan daerah-daerah rawan akan tsunami ini dilakukan pada tahun 2017 silam, karena terkendala anggaran sehingga baru kembali dilakukan sosialisasi pada tahun 2022.

"Menginformasikan wilayah-wilayah yang dampak terjadi gempa bumi dan tsunami itu sudah ada, dan itu sudah dilakukan di tahun 2017," katanya.

"Tetapi lagi-lagi anggaran terkait untuk pelaksanaan kegiatan, kita juga minim anggaran, Tahun ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan informasi atau sosialisasi," sambungnya.

Andri menjelaskan kegiatan sosialisasi ini atas inisiatif pimpinannya sehingga dapat dilaksanakan.

"Ini merupakan salah satu kebijakan dari pimpinan pusat, bagaimana wilayah-wilayah yang memang kita akan datangi. Untuk mensosialisasikan, karena wilayah Indonesia sangat luas, dan salah satunya adalah Kabupaten Pulau Morotai," katanya.

"Kita punya harapan ke masyarakat maupun pemerintah daerah, bisa segera tanggap dan segera melakukan langkah-langkah tindakan mitigasi gempa bumi atau tsunami." pungkasnya.(*)

Sumber: Tribun Ternate
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved