Banyak Pimpinan SKPD Tak Hadir, Rapat Paripurna DPRD Bersama Pemkab Halmehera Selatan Sempat Memanas

TRIBUNTERNATE.COM - Rapat paripurna pembahasan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD tahun 2023, antara DPRD dan Pemkab Halmahera Selatan, berlangsung panas, Rabu (28/9/2022).

Pantauan TribunTernate.com di lokasi, rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Halmahera Selatan, Muhlis Djafar langsung mendapat interupsi dari anggota DPRD lainnya, palu sidang diketuk sebagai tanda rapat resmi mulai.

Interupsi tersebut datang, lantaran sejumlah pimpinan SKPD dilingkup, Pemkab Halmahera Selatan tidak hadir.

Menurut beberapa anggota DPRD, para pimpinan SKPD hanya datang mengikuti rapat, ketika ada Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik.

Baca juga: Di Hadapan Anggota DPRD, Wakil Bupati Halmahera Selatan Sampaikan Rencana KUA-PPAS pada APBD 2023

Namun jika hanya Wakil Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba saja yang datang, maka sejumlah pimpinan SKP tidak datang.

"Meja di depan akan banyak yang huni, jika ada Pak Bupati. Tapi kalau hanya Pak Wakil, yang duduk hanya perwakilan, "semprot anggota DPRD Halmahera Selatan fraksi NasDem, Abdurahman Hamja.

Ia meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, segera mengevaluasi pimpinan SKPD yang tidak hadir, karena dinilai tidak komitmen.

"Ini harus dievalusi full, baik itu Pemda melaui Pak Wakil ataupun Pak Bupati terhadap SKPD-SKPD yang malas atau tidak hadir di paripurna, "tukasnya.

Senada disampaikan anggota DPRD Halmahera Selatan, Bunyamin Daud. Politisi PDI-P itu mengungkapkan.

Tidak hadirnya sejumlah pimpinan SKPD, dalam rapat paripurna bukanlah hal baru.

Sehingga, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, harus segera melakukan evaluasi menyeluruh.

"Saya minta harus dievaluasi. Karena rapat paripurna ini menyangkut masa depan daerah, "pintanya.

Wakil Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, lantas merespons permintaan tersebut usai berpidato terkait KUA-PPAS APBD 2023.

Baca juga: SPTI Cup II Morotai: PLN FC Menang 3-1 Lewat Drama Adu Penalti Atas Moro Puncak FC

"Hal ini akan menjadi bahan evaluasi kami (Pemerintah Daerah), karena bagaimanapun kehadiran kita menjadi suatu nilai tentang keseriusan mengurus daerah ini, dan menjadi hal yang kami evaluasi, "ucapnya.

Menurutnya, kehadiran dalam rapat paripurna bukan kehadiran biasa. Sebab, rapat paripurna adalah forum sakral yang didalamnya ada kesepakatan untuk kepentingan daerah.

"Forum ini adalah forum penting yang harus kita maknai bersama, bahwa dari hasil forum ini kesejahteraan masyarakat kita sudah sampai di mana, "ujarnya disambut tepuk tangan. (*)