Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Halmahera Selatan

Inspektorat Halmahera Selatan Bakal Audit Anggaran BLT, Asbur Somadayo: Jangan Dipotong Walau 1 Sen

Inspektorat Halmahera Selatan bakal audit anggran BLT, karena itu satu sen pun jangan dipotong, karena itu hak mereka.

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Nurhidayat Hi Gani
WARNING: Kepala Inspektorat Halmahera Selatan, Asbur Somadayo saat memberikan keterangan diruang kerjanya, Selasa (17/1/2023). Dia menyebut pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah untuk audit anggaran BLT 2022. 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Inspektorat Halmahera Selatan, kembali mengeluarkan peringatan keras.

Terhadap para Kades, dari 249 desa di 30 kecamatan di Halmahera Selatan.

Warning tersebut, menyangkut masalah penyaluran anggaran BLT 2022 di Halmahera Selatan.

Terhadap warga penerima manfaat, dan juga dugaan pemotongan insentif para kaur desa.

Kepada TribunTernate.com, Kepala Inspektorat Halmahera Selatan, Asbur Somadayo menyebut.

Saat ini pihaknya telah membuat pemetaan wilayah, untuk audit anggaran BLT 2022.

Oleh karena itu, warga yang merasa dirugikan, segera laporan ke Inspektorat Halmahera Selatan.

"jangan hanya menyampaikan secara lisan, tapi harus disertai dengan bukti, sehingga kita masuk tepat sasaran."

"Karena audit aduan itu, berbeda dengan audit reguler, "tegasnya, Selasa (17/1/2023).

Sambungnya, kepada para Kades yang baru dilantik, agar menindaklanjuti arahan Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik.

Terkait hak-hak warga melalui BLT dan insentif para aparatur desa, satu sen pun tidak harus dilakukan pemotongan.

"Itu perintah Pak Bupati dengan tegas. Jadi saya mengimbau, tolong diperhatikan apa yang disampaikan."

"Karena perintah Bupati merupakan sebuah keputusan, yang memiliki legitimasi kuat, "tegasnya.

Menurutnya, Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik sudah berulang kali mengingatkan, para Kades dalam setiap kesempatan.

Untuk tidak main-main dengan hak warga, lewat Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang dimaksud.

"Karena namanya hak, ya harus diberikan. Tapi kalau acuh, maka siap-siap resiko ditanggung sendiri, "tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved