Warga Halmahera Selatan Diminta Tak Tersandung Isu Boikot Aktivitas Pemerintahan

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Aliansi Saruma Bersatu, meminta kepada seluruh warga Halmahere Selatan.

Agar tidak tersandung, dalam isu pemboikotan aktivitas pemerintahan, di Halmhera Selatan.

Yang dikembangkan pihak-pihak tidak bertanggungjawab, untuk memecah kerukunan warga Halmahera Selatan.

Isu tersebut berhubungan dengan, putusan sengketa Pilkades Halmahera Selatan.

Baca juga: Pemkot Tidore Gelar Asistensi LPPD dan SPM untuk Meningkatkan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

Yang belakangan ini, dipolemikkan warga di beberapa desa.

Kepada TribunTernate.com, Koordinator Aliansi Saruma Bersatu Halmahera Selatan, M Irfan Jalil mengatakan.

Pihaknya sangat berkeinginan, jikalau wara tetap damai dan tidak berkonflik.

Oleh karenanya, warga diharapkan tidak gampang terprovokasi, dengan isu-isu liar.

"Kita berkeinginan di Halmahera Selatan itu, waranya damai dan adem-adem, "katanya, Kamis (19/1/2023).

Sementara insiator Aliansi Saruma Bersatu Halmahera Selatan, Mahdi Jasim menambahkan.

Belakangan, pihkanya menerima sejumlah isu, yang sengaja dikembangkan.

Oleh sejumlah oknum-oknum tertentu, satu diantaranya boikot aktivitas pemerintahan.

"Sebagai putra-putri Halmahera Selatan, kita mengutuk keras."

"Kita menghargai penyampaian pendapat dimuka umu, sebagaiman ketentuan undang-undang."

"Tetapi kita juga harus jaga ketertiban, keamanan dan tidak saling terprovokasi, "jelasnya.

Bahkan, kata Mahdi, ada isu '2023 Berdarah' yang diedarkan sekarang ini.

Sehingga itu, pihaknya menegaskan bahwa Halmahera Selatan, masih tetap baik-baik saja.

"Walaupun ada yang tidak puas, dengan hasil putusan Pilkades, lebih baik menempuh jalurnya, "pintanya.

Baca juga: Camat Ternate Utara Beri Warning ke Para Lurah: Maksimalkan Pelayanan, Jangan Ada Lagi Keluhan Warga

Dia juga mengaku, salah satu tuntutan dari Aliansi Saruma Bersatu adalah.

Meminta Bupati segera melantik para Cakades, yang menang di sengketa Pilkades.

"Ini untuk meminimalisir ruang konflik di desa-desa, jadi yang PSU dan penghitungan ulang, nanti disisahkan saja, "tandasnya. (*)