Kediaman Gubernur Provinsi Irian Barat di akan Dikembangkan Pemkot Tidore

TRIBUNTERNATE.COM, TIDORE- Kediaman Kantor Gubernur Irian Barat Pertama yang berada di kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan akan diambil alih Pemda.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan pertanahan Kota Tidore Kepulauan Muslihin, Kamis (9/2/2023).

Muslihin mengatakan, Kediaman Gubernur Pertama Provinsi Irian Barat tersebut sedang dalam proses pembebasan lahan.

"Sementara ini dalam proses, insha Allah tahun ini juga sudah ada pembebasan," ucap Muslihin, Kamis (9/2/2023).

Dalam waktu dekat menurut Muslihin, akan menemui ahli waris untuk membicarakan terkait harga pembebasan Rumah dan lahan gubernur Irian Barat tersebut.

Apabila sudah ada kesepakatan antara pemerintah Kota Tidore dan pihak ahli waris, maka langsung dibayar pada tahun ini juga.

"Insya  Allah sudah sepakat akan dibayar. Terget pembayarannya, di Triwulan ke dua tahun ini," ujarnya

Muslihin menjelaskan, Kediaman Gubernur Irian Barat yang saat ini masih berdiri kokoh, perlu mendapat perhatian khusus.

Sebab, bangunan tersebut merupakan bukti sejarah hubungan dan peran penting Tidore dalam pembebasan Provinsi Irian Barat.

"Bangunan itu kan bangunan bersejarah, insha Allah kalau sudah jadi aset Pemda  nantinya kan ada perawatan dan bisa jadi destinasi juga," ungkapnya.

Baca juga: Pemkot Tidore dan Kemenkumham Kerjasama Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Baca juga: Pemerintah Kota Tidore Menerapkan Kalender Event Tahun 2023, Ini Jadwalnya

Bangunan tersebut dibangun pada 1956/1957. Dimana pada masa itu, merupakan masa perebutan Irian Barat.

Dimana Tidore menjadi Ibu Kota sementara Irian Barat dan Sultan Zainal Abidin Syah menjadi Gubernur Pertama.

Zainal Abidin Syah merupakan Sultan Tidore periode  1947-1967, ia mempunyai peranan penting di dalam sejarah perebutan kembali Papua Barat.

Pada tanggal 17 Agustus 1956 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Propinsi Perjuangan Irian Barat dengan Ibu kota sementara di Soa-Sio Tidore.

Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Soekarno dengan alasan bawah, Papua serta pulau-pulau sekitarnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore sejak ratusan tahun lalu.