Walikota Ternate Mangkir Lagi Saat Dipanggil Jadi Saksi Dugaan Korupsi Anggaran Haornas

TRIBUNTERNATE.COM - Walikota  Ternate, M Tauhid Soleman mangkir lagi dari panggilan Kejaksaan Negeri  untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi anggaran Haornas.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah memanggil Walikota sebanyak dua kali.

Sebagaimana tercantum dalam surat yang dikirimkan  Bidang Hukum Pemerintah Kota Ternate bahwa walikota sedang keluar daerah untuk tugas kedinasan.

Kepala Kajari Ternate, Abdullah mengatakan,  pemanggilan walikota Ternate karena sesuai permintaan majelis.

“Kita akan layangkan panggilan ke-3 lagi ke yang bersangkutan,”ungkap Albdullah, Kamis (2/3/2023).

Panggilan yang dilayangkan kepada  M. Tauhid Soleman kata Abdullah, merupakan panggilan yang patut dan sah yang tercantum dalam KUHAP.

“Walikota mengirimkan surat resmi yang berkop kedinasan yang ditandatangani oleh Kabag Hukum dengan penjelasan yang bersangkutan tidak bisa menghadiri sidang kedua dengan alasan kedinasan hari ini dan besok,”katanya.

Baca juga: Bersama NasDem dan PKS, Demokrat Juga Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Surat yang dilayangkan Kabag Hukum itu lanjut Abdullah, yang bisa menilai bahwa surat itu memiliki bobot untuk menjadi pertimbangan alasan ketidakhadiran saksi dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum.

“Sudah jelas bahwa pandangan majelis hakim menilai surat itu tidak memiliki alasan pembenar berdasarkan hukum dalam ketidakhadiran saksi, karena yang bersurat bukan yang bersangkutan,”katanya.

Maka itu lanjut Abdullah, pihaknya akan meminta waktu 1 kali lagi kepada majelis hakim untuk menghadirkan saksi Tauhid Soleman selaku saksi fakta yang mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sukarjan Hirto.

“M Tauhid selaku saksi fakta karena saat itu menjabat sebagai Sekda sekaligus ketua TAPD dan Ketua Panitia  tentu mengetahui perencanaan kegiatan dan berapa anggaran pendampingan dalam kegiatan Haornas,” tegasnya.

Menurutnya, kewajiban sebagai saksi dalam tahap persidangan sudah diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHAP dan wajib dihadiri.

Selain itu juga diatur tentang Saksi diatur dalam pasal 159 ayat 2 KUHAP yang intinya dapat dilakukan upaya paksa melalui penetapan majelis hakim.

Jika hal ini tidak lagi dipatuhi sesuai dengan panggilan secara patut dan sah nantinya, maka JPU dapat meminta kepada majelis hakim untuk menerapkan pasal 224 ayat 1 KUHP bahwa seorang saksi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan.

Abdullah juga menegaskan, saat ini pihaknya masih menunggu itikad baik untuk kesanggupan Tauhid Soleman datang dipersidangan tipikor sebagai saksi.

“Sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang koordinasi dengan kita,” tuturnya.

Sebagai Kajari Ternate Abdullah meminta, agar M Tauhid Soleman bisa menghadiri panggilan ketiga yang akan dilayangkan sebagai warga negara yang baik apalagi sebagai Walikota.

“Karena ini adalah kasus dugaan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa atau ekstra ordinari crime, maka sedianya untuk bisa memberikan keterangan dalam persidangan,” tandasnya.

Terpisah, Walikota Ternate, M. Tauhid Soleman melalui Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Ternate, Agus Fian Jambak, saat dikonfirmasi soal persoalan tersebut belum memberikan keterangan lebih atas panggilan JPU kepada Walikota Ternate.

“Kalau soal itu saya no koment dulu ya, nanti saya minta petunjuk ke Pak Wali dulu karena saya belum bisa berikan keterangan lebih,” singkat Jambak mengakhiri.(*)