Sebagian Kader Pertanyakan Jabatan Ahmad Hidayat Mus Sebagai Ketua DPD Bappilu Golkar Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Sebagian kader, DPD Golkar Maluku Utara mempertanyakan.

Jabatan Ahmad Hidaya Mus, sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Golkar Maluku Utara.

Kepada TribunTernate.com, Kader DPD Golkar Maluku Utara, Hasyim Abdul Karim mengatakan.

Hal tersebut merupakan manuver Politik, yang membingungkan para kades Golkar dan Publik.

Baca juga: Ahmad Hidayat Mus Desak DPD Golkar Ternate Cukupi Kuota Bacaleg Perempuan

"Dia justru mengklaim, jabat Ketua Bappilu DPD Golkar Maluku Utara, "katanya, Rabu (15/3/2023).

Menurutnya, menjadi kewajiban setiap kader dan pengurus partai, dengan sungguh-sungguh bekerja.

Untuk memenangkan setiap momentum Politik, baik Pileg maupun Pilkada di Pemilu 2024.

Di mana kesungguhan setiap kader dan pengurus partai, dalam melakukan konsolidasi sangat dibutuhkan.

Kanya saja peran itu dapat dan mestinya, mempertimbangkan aspek etika.

Dan fatsun organisatoris yang bersifat legal, dan betanggung jawab secara yuridis.

"Yang bersangkutan telah mengklaim dirinya, sebagai Ketua Bappilu DPD Golkar Maluku Utara, "ujranya.

Atas nama DPP, mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada Pengurus DPD kabupaten/kota.

Dengan melakukan konsolidasi dengan sejumlah, pengurus DPD kabupaten/kota Parta Golkar.

"Namun faktanya di DPP, jabatan Korwil Bappilu Maluku dan Maluku Utara, masih dijabat Hamzah Sangaji, "ungkapnya.

Bahwa fakta kedua, DPP Golkar sampai sekarang, belum lakukan evaluasi kinerja, Ketua Bappilu DPD Golkar Maluku Utara.

Bahwa fakta ketiga, tidak ada gelar forum atau instansi, pengambilan keputusan di DPP.

Yang mengangkat Ahmad Hidayat Mus, sebagai Ketua Bappilu DPD Golkar Maluku Utara, atau penugasan bersifat khusus.

Bahwa fakta keempat, sampai sekarang tidak ada surat resmi dari DPP Golkar.

Yang memposisikan Ahmad Hidayat Mus, sebagai pengurus DPP, sebagai Ketua Bappilu DPD Golkar Maluku Utara.

"Oleh karena itu, saya meminta kepada Pengurus DPD Golkar Maluku Utara."

"Jika ada surat resmi dari DPP, yang memberi tugas kepada Ahmad Hidayat Mus."

"Untuk melakukan konsolidasi, saya tantang agar menyampaikannya kepada publik kader, "tegasnya.

Hasyim Abdul Karim mengatakan, dirinya sebagai kader sangat heran.

Kepada pengurus DPD kabupaten/kota, yang tidak meminta status legal dari Ahmad Hidayat Mus.

"Bahwa manuver yang dilakukannya mengatasnamakan DPP, akan mendapat sanksi organisasi."

"Karena yang bersangkutan melakukan tindakan sepihak, yang bukan dari kebijakan organisasi, "terangnya.

Tindakan menyurati pengurus, DPD Golkar Maluku Utara dan kabupaten/kota.

Masih menjadi ranahnya ketua Korwil DPD Golkar Maluku dan Maluku Utara, yaitu Hamzah Sangadji.

"Meski begitu, Korwil tidak berkewenangan menyurati lembaga DPD Golkar, baik Provinsi maupun kabupaten dan kota, "bebernya.

Jika Korwil DPD Golkar Maluku Utara mau melaksanakan tugas konsolidasi, maka harus surat formalnya.

Dari DPP Golkar atau Ketua Umum serta Wakil Ketua Umum, yang juga turut ditandatangani Sekjen.

Serta Korwil koordinasi dengan DPD Golkar Maluku Utara, untuk menyurati DPD Golkar maupun kader-kader, dan pengurus di daerah tersebut .

"Jadi tindakan menyurat dan membuat rapat oleh AHM adalah tindakan salah kaprah dan latah."

Baca juga: Tak Hanya PKS, Golkar Halmahera Selatan Inginkan Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Lanjut II Periode

"Kita harus belajar dan disiplin, terhadap aturan organisasi, jika tidak maka partai menjadi liar."

"Dan dimanfaatkan kepentingan pihak tertentu. Kita tidak boleh sensitif dengan lingkungan strategis masyarakat."

"Sehingga tertib kader dan seluruh potensi partai, bisa terintegrasi demi sukses meraih Pemiliu 2024. (*)