Menko PMK Minta Jajaran Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku Utara Kerja Keras Turunkan Stunting

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P meminta.

Jajaran di Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku Utara, bekerja keras dengan mengerahkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai target menurunkan prevalensi Stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem.

Permintaan itu disampaikan Menko PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P dalam Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara, Rabu (29/03/2023).

Prevalensi Angka Stunting Maluku Utara di tahun 2022 berada pada 26,1 persen artinya masih diatas rata-rata nasional yaitu 21,6 persen sehingga Pemerintah Daerah.

Baca juga: Forum Koordinasi Stunting Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Pulau Morotai

Baik Gubernur dan Bupati/Walikota harus kerja ekstra dalam mencapai target nasional 14 persen dengan mengerahkan segala upaya baik sumber daya manusia sampai sumber lainnya.

Pertemuan ini merupakan upaya dalam melakukan sinkronisasi dan koordinasi implementasi dalam Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Serta untuk memastikan program dilapangan berjalan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi Maluku Utara.

"Pertemuan ini menjadi sarana kita dalam mendengar inovasi dan permasalahan yang ada di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota."

"Sehingga kita bisa membantu memberi masukan atau bisa menindaklanjuti di tingkat pusat dalam menyelesaikan malasah tersebut, "kata Muhadjir Effendy.

Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku Utara Asrul Galilea menyampaikan kondisi umum Provinsi Maluku Utara.

Baik Stunting dan kemiskinan eksrem, isu dan permasalahan, rencana aksi penurunan Stunting dan kemiskinan Ekstrem serta harapan kepada pemerintah pusat.

Pada Kesempatan ini juga lima kabupaten diberikan waktu untuk memaparkan Inovasi maupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem.

Kelima kabupaten itu yakni Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Selatan.

Setelah selesai paparan, Menko PMK memberikan tanggapan dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dari masing-masing Kabupaten/kota.

Selain itu diberikan kesempatan kepada lembaga/Kementerian yang hadir untuk memaparkan program-program yang dalam hal ini BKKBN yang diwakili Deputi Bidang KSPK BKKBN RI Nopian Andusti, SE., MT.