Menko PMK Minta Jajaran Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku Utara Kerja Keras Turunkan Stunting

Dalam paparannya, Deputi Bidang KSPK BKKBN Nopian Andusti menyampaikan capaian program percepatan penurunan stunting, jumlah keluarga berisikilo Stunting, serta realisasi penyerapan DAK (Fisik dan Non Fisik) 2022 dan Pagu DAK 2023 di Maluku Utara.

"Dalam Realisasi DAK Tahun 2022 Provinsi Maluku Utara termasuk dalam kategori tertinggi realisasinya DAK Fisik mencapai 90,08 persen dan DAK Non Fisik mencapai 95,75 persen."

"Sehingga kami memberikan apresiasi pengharagaan Pelaksana Realisasi Menu BOKB Inisiasi terbaik di Lini Lapangan Tahun 2022," kata Nopian.

Sementara itu kabupaten/kota lain menyampaikan permasalahan yang ada dan meminta masukkan dan arahan dari Menko PMK terkait kendala anggaran, alat kesehatan dan tenaga dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota.

Baca juga: Kepala DPPPA-KB Halmahera Selatan Ajak Pimpinan OPD Intervensi Soal Stunting dan Kemiskinan Ekstrim

Dalam pertemuan itu, Pemda diminta untuk segera memgusulkan kebutuhan antropometri dan USG di masing-masing kabupaten dan kota ke Kementerian Kesehatan.

Untuk penggunaan dana desa, Pemda juga diminta memgacu lampiran Permendes PDTT No 8 tahun 2022 dan segera dilaksanakan dengan baik.

Para pejabat Pemda juga diminta untuk menjadi negarawan dan tidak diskriminasi, adil, dan tidak melakukan korupsi untuk rakyat. (*)