Pemprov Maluku Utara Resmi Serahkan Dokumen LKPD ke Perwakilan BPK RI

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Jumat (31/3/2023) kemarin resmi menyerahkan dokumen LKPD tahun 2022 ke BPK RI perwakilan Maluku Utara.

Dokumen tersebut diserahkan langsung Sekprov Samsudin A Kadir mewakili  Gubernur Maluku Utara ke Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea di aula kantor BPK RI di Ternate.

Penyerahan LKPD ini juga, selain Pemprov Maluku Utara, juga diikuti masing-masing kepala daerah Kabupaten/kota.

Pada kesempatan itu, Kepala BPK perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea mengatakan,

sesuai dengan pasal 56 ayat 1 dan 3 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara disebutkan kepala SKPD selaku pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Baca juga: Nama Istri Ponakan Gubernur Maluku Utara Dapat Sinyal Kuat Duduki Jabatan Eselon II

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota agar data-data yang diperlukan untuk  audit nanti dapat disiapkan.

“Saya  meminta kepada seluruh kepala daerah baik provinsi Maupun Kabupaten dan Kota agar disiapkan data-data yang diperlukan dalam audit nanti," jelasnya.