Pemilu 2024 Makin Dekat, Jokowi Diharapkan Bisa Bersikap Netral: Tidak Grasa-grusu Siapkan Pengganti

TRIBUNTERNATE.COM - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah semakin dekat, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menjadi sorotan.

Orang nomor satu RI itu diharapkan bisa bersikap netral dalam menyambut Pemilu 2024.

Harapan ini disampaikan oleh Analis Politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.

Memang, Jokowi selain menjadi presiden RI, tetapi juga menjabat sebagai petugas partai PDI-Perjuangan.

Namun, ayahanda Kaesang Pangarep itu diharapkan tidak ikut cawe-cawe terlalu jauh untuk mempersiapkan sosok penggantinya.

Dikatakan Pangi, bukan Jokowi, tapi rakyatlah yang menentukan nanti siapa yang menjadi pengganti Jokowi.

Menurut Pangi, itu adalah cara untuk merawat demokrasi Indonesia.

"Cara merawat demokrasi adalah dengan cara bagaimana Presiden Jokowi netral, bagaimana Jokowi berpikir keras untuk menyukseskan pemilu 2024, tidak cawe-cawe, tidak grasak-grusukan menyiapkan dan menyukseskan presiden penganti beliau," kata Pangi yang disampaikan secara tertulis kepada Tribunnews.com, Rabu (17/5/2023).

Seperti diketahui, sebelumnya Jokowi terlihat hadir dalam pengumuman Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung PDIP.

Beberapa kode juga pernah disampaikan Jokowi, termasuk soal sosok pria berambut putih yang dirasa cocok untuk menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.

Sontak banyak publik yang menduga sosok itu merupakan visualisasi Ganjar Pranowo yang berambut putih.

Seberapa kuat pengaruh Jokowi terhadap kandidat Presiden RI?

Berdasarkan data Voxpol Center Research and Consulting pada November 2022, menurut Pangi, pengaruh dukungan politik Jokowi terhadap kandidat tertentu, terbilang rendah.

"Data menunjukkan hanya 25 persen pemilih yang mengaku pilihan politiknya terpengaruh oleh arah dukungan yang diberikan oleh Presiden Jokowi, sisanya mayoritas publik 65,7 persen tidak terpengaruh capres dukungan Jokowi terhadap keputusan rakyat dalam memilih, sedangkan dan 9,3 persen tidak menjawab."

"Itu artinya, arah dukungan (endorse) presiden Jokowi tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk mengiring pemilih kepada kandidat tertentu," ujar Pangi.

Justru, lanjut Pangi, publik menangkap Jokowi seolah memaksakan pilihannya masuk dalam kriteria capres-cawapres terbaik.

"Presiden tampaknya ingin memaksakan pesan seolah-olah kriteria capres-atau cawapres pilihan beliau itulah real selera rakyat," kata Pangi.

Presiden, kata Pangi, tak bisa melakukan hal itu.

"Jangan sampai seolah-olah suara presiden adalah representasi suara rakyat, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat bukan kedaulatan berada di tangan Presiden Jokowi. Tetap rakyat yang berdaulat, Presiden Jokowi hanya menjalankan mandat rakyat, jangan sampai presiden sabotase atau intervensi daulat rakyat."

"Biarkan lah rakyat secara mandiri menentukan nasibnya sendiri di dalam memutuskan preferensi pilihan presiden yang tepat untuk masa depan Indonesia," harap Pangi.

Sosok Pasangan Ganjar Pranowo

Selanjutnya soal sosok pasangan Ganjar Pranowo, menurut Pangi, Jokowi akan lebih baik tidak terlalu dalam untuk ikut merumuskan.

"Langkah berikutnya, Jokowi ingin memastikan calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ganjar adalah orang yang tepat sesuai dengan yang ia inginkan, maka relawan pro Jokowi adalah senjata paling ampuh yang kembali digerakkan memalui serangkaian acara bertajuk Musyawarah Rakyat (Musra)."

"Musra sepertinya sudah dijadikan sebagai daya tawar atau bargaining position oleh Jokowi untuk bernegosiasi dengan partai politik (terutama dengan PDIP) untuk memuluskan langkahnya, dan sejauh ini telah terbukti cukup ampuh," ujar Pangi.

Pangi menilai, ajang Musra ini digunakan Jokowi untuk mengirimkan setidaknya tiga pesan.

"Pertama pesan kepada internal relawan untuk bahu membahu melakukan penguatan soliditas relawan." 

"Kedua pesan kepada partai politik untuk mendengarkan suara relawan, suara relawan harus diperhitungkan," tulis Pangi.

Dan ketiga, Jokowi ingin menegaskan dirinya masih punya dukungan jejaring yang kuat di akar rumput melalui simpul-simpul relawan.

Keterlibatan aktif ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti.

Sehingga penyelenggaraan Pemilu 2024 tak memenuhi unsur netralitas.

Menurut Pangi, Jokowi selayaknya naik level menjadi seorang negarawan, bukan sekadar politisi pragmatis.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Jokowi Harus Netral Sambut Pemilu 2024, Jangan Cawe-cawe Siapkan Penggantinya