Hasil 100 Hari Kepemimpinan Sherly Laos - Sarbin Sehe Dikoreksi Fraksi PDIP Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Memasuki 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Sarbin Sehe per 31 Mei 2025, sejumlah program prioritas mulai menunjukkan realisasi di berbagai sektor.

Namun demikian sejumlah catatan turut disampaikan oleh kalangan legislatif, termasuk dari Fraksi PDIP DPRD Maluku Utara.

Fraksi PDIP yang juga Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud menyatakan, program 100 hari Sherly Laos - Sarbin Sehe layak diapresiasi.

Namun masih memerlukan evaluasi menyeluruh agar dampaknya lebih optimal dan merata di masyarakat.

Baca juga: Maksud dan Tujuan Pemberian Beasiswa untuk Mahasiwa/i Unipas Morotai

"Pencapaian program sudah mulai terlihat, tapi tentu masih banyak ruang untuk perbaikan."

"Misalnya di sektor pendidikan, kami masih menemukan sejumlah SMK belum menerima dana BOSDA Rp 75 ribu per siswa."

"Ini disampaikan langsung saat kami turun ke lapangan, "ungkap Kuntu Daud, Sabtu (31/5/2025).

Kuntu juga menyoroti sektor kesehatan, terutama layanan BPJS yang dinilai belum merata kualitasnya, khususnya di RSUD Chasan Boesoirie Maluku Utara dan RSJ Sofifi.

Selain pelayanan, ia menyoroti kondisi gedung dan akses jalan menuju RSJ Sofifi yang dinilai belum layak.

"Sudah ada kerja nyata, tapi belum sampai tahap final. Masih banyak sektor dasar yang perlu segera dibenahi, terutama fasilitas kesehatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat, "tambahnya.

Dukungan Pendidikan Gratis, tapi Perlu Penyesuaian untuk SMK

Program pendidikan gratis yang telah dijalankan, terutama penghapusan iuran komite, menurut Kuntu masih perlu penyempurnaan, terutama di SMK yang memiliki kebutuhan lebih kompleks dibanding SMA.

"Kalau di SMA, dana Rp50 ribu per siswa cukup. Tapi untuk SMK, selain iuran, ada biaya praktik, UKK dan PKL yang butuh dukungan lebih, "jelasnya.

Mendorong Evaluasi Kinerja OPD untuk Visi Jangka Panjang

Salah satu catatan strategis Fraksi PDIP adalah pentingnya evaluasi terhadap kinerja Pimpinan OPD.