Soal BPRS Saruma Sejahtera, Wabup Halmahera Selatan: Saya Tak Bisa Komentar Lebih

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Wakil Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba tidak mau berkomentar lebih terkait masalah kredit macet di BPRS Saruma Sejahtera, yang saat ini dilidik Jaksa dan Polisi karena ada indikasi korupsi dan pelanggaran SOP Perbankan.

“Saya tidak bisa berkomentar lebih, jangan sampai ada mis informasi ya,” katanya kepada TribunTernate.com, Senin (12/6/2023).

Namun ia berharap, pengelolaan BPRS Saruma Sejahtera harus diperbaiki. Karena bagaimanapun BPRS merupakan aset daerah yang perlu dijaga.

“Kalau ada penyelewengan dan ini, ya segera ditindak dan diperbaiki. Karena bagaimanapun saya sebagai Wakil Bupati saya mengharapkan BPRS ini perlu kita jaga pengelolaannya berjalan dengan baik sehingga menghasilkan buat daerah,” harapnya. 

Baca juga: Pemkab Halmahera Selatan Lepas 30 Kafilah STQH ke- 27 Tingkat Provinsi

Meski begitu, orang nomor dua lingkup Pemkab Halmahera Selatan ini menyerahkan masalah BPRS ini ke pihak aparat penegak hukum atau APH karena sudah masuk dalam ranah hukum.

“Kalau sudah di ranah hukum, ya pihak berwajib saja yang memutuskan apakah ini statusnya seperti apa. Saya tidak bisa komentar lebih lah,” bebernya.

Politisi PKS ini juga menyayangkan ada pejabat lingkup Pemkab Halmahera Selatan yang dinonjob dari jabatan karena berkaitan dengan masalah BPRS. Tetapi ia mengaku belum tahu persis kaitannya seperti apa.

“Juga sangat disayangkan juga ya, tapi ini sudah jadi kebijakan yang diambil. Saya juga belum tahu kaitannya sepertia apa. Tapi ini kan upaya-upaya perbaikan ya,” pungkasnya.(*)