Kuasa Hukum Iskandar Idrus Siapkan Materi Gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate

Namun saat ini, pihaknya masih fokus menyiapkan materi gugatan Pengadilan Negeri Ternate.

Sebagaimana landasan dan acuan hukum, yakni undang-undang Partai Politik.

Karena sekali lagi tentu kita tidak menerima & sangat keberatan terhadap Keputusan DPP PAN & Mahkamah Partai PAN.

"Mestinya Mahkamah Partai PAN itu, kalau mengacu pada Peraturan Mahkamah Partai Nomor 7 Tahun 2020," terangnya.

"Kemudian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN. Maka Mahkamah Partai itu kan merupakan lembaga semi peradilan.

"Karena itu dia mestinya bersidang dengan Memeriksa Perkara yang kami ajukan dengan tiga orang Majelis Hakim," jelas Hairun.

Ia menyatakan ada ketentuan yang menyebutkan di dalam Mahkamah partai itu untuk membentuk yang namanya majelis terdiri dari tiga orang, yakni ketua majelis dan dua anggota majelis.

"Mestinya kalau tiga hari, setelah gugatan kami diterima per tanggal 5 Juni 2023 (ada bukti tanda terima)."

"Dan/atau ada pemberitahuan ke kami, maka Mahkamah Partai memeriksa aspek Formil dan Aspek Materil terlebih dahulu" ujarnya.

Namun ternyata, tanggal 8 itu sudah turun surat penolakan dan bukan produk Mahkamah dalam bentuk Keputusan.

Baca juga: Mahkamah PAN Tolak Gugatan Mantan Ketua DPW PAN Maluku Utara Iskandar Idrus

Sehingga Objek Putusan Mahkamah tersebut menjadi Objek Gugatan ke Pengadilan, maka menurutnya.

Mahkamah Partai sangat keliru dan salah dalam menafsirkan dan menerapkan Peraturan Mahkamah Partai Nomor 7 Tahun 2020.

"Oleh karena itu kami akan Mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat yaitu Ketua Mahkamah Partai dan tergugat berikutnya adalah Ketua Umum DPP dan Sekjen DPP, "ungkapnya.(*)