Bangkit Pasca Pandemi, Kemenkumham Canangkan Kepulauan Riau sebagai Wilayah IP and Tourism 2023

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyebut.

Pariwisata menjadi sektor yang paling dirugikan Covid-19 hampir di seluruh negara.

Untuk mengembalikan geliat pariwisata Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Kementerian Hukum dan HAM mencanangkan Kepulauan Riau sebagai wilayah IP Tourism 2023.

Baca juga: Lomba Racik Nasi Goreng Jadi Ajang Bagi Kepala UPT Pemasyarakatan Kemenkumham Malut Unjuk Kebolehan

“Pencanangan ini diharapkan merangsang pemanfaatan kekayaan intelektual yang berpotens membantu pemulihan ekonomi nasional."

"Bagi sektor pariwisata yang saat awal pandemi menjadi sektor yang paling terpuruk,” ujar Yasonna dalam sambutannya di acara puncak pada 17 Juni 2023 di Gedung Daerah Tanjungpinang.

IP and Tourism merupakan salah satu Project World Intellectual Property Organization (WIPO) yang awalnya merupakan inisiatif dari beberapa negara berkembang.

Dalam rangka mendukung upaya penguatan kesadaran akan pentingnya ekosistem KI di negara-negara anggota WIPO pada 2016.

Berdasarkan dokumen Boosting Tourism Development through Intellectual Property (WIPO dan UNWTO 2021).

Keterlibatan kekayaan intelektual dalam pariwisata dapat menambah nilai layanan dan produk kepariwisataan.

Dokumen tersebut menjelaskan bahwa perpaduan keduanya telah dilakukan banyak negara, termasuk Gambia yang membuat merek kolektif usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Bernama Association of Small Scale Enterprises in Tourism (ASSERT) untuk layanan dan produk lokalnya yang berhubungan dengan turisme.

Merek tersebut sanggup menjawab tantangan-tantangan sektor kepariwisataan di Gambia.

Tahun ini, Kemenkumham juga menetapkan 2023 sebagai Tahun Merek Nasional.

Merek disebut Yasonna sangat cocok untuk membangun citra kepariwisataan lokal karena dapat dimasukkan.