Pemkot Ogah Akomodir Saran DPRD Soal Ambil Alih RSUD Chasan Boesoirie Ternate Karena Masalah Ini

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman menanggapi.

Usulan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda terkait take over.

Salah satu aset Pemprov Maluku Utara, dalam hal ini RSUD Chasan Boesoirie Ternate.

Usulan tersebut karena, besarnya Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemkot Ternate.

Baca juga: Komisi III Desak Pemkot Ternate Hentikan Aktivitas PT Thanaga Samudera Line

Dari Pemprov Maluku Utara, yang sampai saat ini alami keterlambatan pembayaran.

Sehingga sebagai gantinya, RSUD Chasan Boesoirie Ternate disarankan sebagai kompensasi.

"Aset itu hutangnya banyak, karena itu kami belum berpikir sampai ke situ, "ucapnya singkat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda meminta.

Pemkot Ternate untuk mengambil alih RSUD Chasan Boesoirie Ternate sebagai kompensasi keterlambatan DPH.

"Wali Kota dalam dua tahun terakhir ngotot bikin RSUD, tapi usulan mereka tidak rasional, "katanya.

Olehnya itu, ada baiknya aset milik Pemrov Maluku Utara tersebut dikonversikan.

"Terkait TPP yang menjadi masalah mungkin bisa dibijaki, melalui kebijakan politik anggaran yang rasional bersama DPRD, "ujarnya.

Baca juga: Kapolres Ternate Berganti, Selamat Datang AKBP Niko Irawan, Sampai Jumpa AKBP Andik Purnomo Sigit

Diketahui, tunggakan DBH Pemprov Maluku Utara ke Pemkot Ternate 2021-2022 sebesar Rp 35 miliar.

"Jadi Pemkot bisa mengalokasikan Rp 15 miliar, untuk menutup tunggakan."

"Kan selanjutnya Pemkot tinggal dorong kebutuhan alat kesehatan, melalui DAK dari Kemenkes, "pungkasnya. (*)