Halmahera Selatan
Program OPD yang Tak Masuk Prioritas Visi-Misi Bupati Halmahera Selatan Dipangkas
Kepala Bappelitbangda Halsel M. Tharim Imam, mengaku sudah 460 program diusulkan 30 OPD menjelang pembahasan APBD Perubahan
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Mufrid Tawary
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kepala Bappelitbangda Halamhera Selatan M. Tharim Imam, mengaku sudah 460 program diusulkan 30 OPD menjelang pembahasan APBD Perubahan 2023.
Tharim menyebut, ratusan program itu akan dipelajari lebih jauh sebelum di bawa ke DPRD.
Karena itu, program yang diusulkan ini harus masuk skala prioritas sesuai tema pembangunan tahun 2023 seperti infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
“Ini untuk merealisasikan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 sampai 2026,” katanya, Selasa (22/8/2023).
Baca juga: KPU Halmahera Selatan Minta Publik Tanggapi 522 Bacaleg yang Ditetapkan dalam DCS
“Kalau tidak masuk prioritas, ya kita tampung atau belum terakomodir,” sambung Tharim.
Terkait hal ini, menurut Tharim, pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh OPD sebelum proses perencanaan program untuk APBD Perubahan.
Karena itu, Dosen Fakultas Ekonomi Unkhair Ternate ini mengatakan bakal menyesuaikan kemampuan anggaran di APBD Perubahan atas seluruh program yang diusulkan.
“Di APBD perubahan ini kita rancang penambahan anggaran Rp 120 miliar. Jadi semua program kita akan sesuaikan dengan kemampuan anggaran. Makanya, program harus berbasis prioritas,” tandasnya. (*)
Pengadilan Negeri Labuha Tangani 27 Perkara Pidana per Januari-Juni, 20 Sudah Diputus |
![]() |
---|
4 Perguruan Silat Minta Achmad Djianto Pimpin IPSI Halmahera Selatan |
![]() |
---|
Alasan Koperatif, Polres Halmahera Selatan Belum Tahan 2 Tersangka Tambang Ilegal |
![]() |
---|
Panitia Musda KNPI Halmahera Selatan Ramai-ramai Undur Diri Jelang Rapimpurda |
![]() |
---|
Propam Polres Halmahera Selatan Periksa 3 Penyidik Polsek Obi Terkait Upaya Mediasi Kasus Rudapaksa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.