Pulau Morotai
Inspektorat Dinilai Tutupi Temuan BPK Tiga Proyek Besar di Morotai
Akademisi Unipas Morotai, Parto Sumtaki menyoroti kinerja Inspektorat yang kesannya menutupi nilai temuan BPK di tiga proyek besar.
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Mufrid Tawary
TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Akademisi Unipas Morotai, Parto Sumtaki menyoroti kinerja Inspektorat yang kesannya menutupi nilai temuan BPK di tiga proyek besar.
Antara lain, proyek Morotai Mall, proyek RS Mudaffar Sjah dan proyek Water Front City tahap II.
Parto Sumtaki mengatakan, pengelolaan pemerintahan daerah prinsipnya adalah transparansi dan akuntabilitas.
Karena itu, setiap informasi berkaitan dengan kepentingan publik, apapun itu, harus dibuka Inspektorat.
"Pemerintah yang tidak transparan dan akuntabel, itu cenderung korup, itu dalil akademisnya begitu,"cetusnya, Selasa (5/9/2023).
Baca juga: Update Pecarian Hari Ketiga Nelayan Hilang di Morotai, Marjun Doa: Masih Nihil
Pemerintah Daerah dalam hal ini Inpektorat wajib memberikan jaminan atas informasi itu.
Karena, Hemat Parto Sumtaki, jika memang masih ditutupi berarti ada yang hendak mau disembunyikan.
“Inspektorat itu, menurut saya, bisa dibilang sudah mencederai etika pengelolaan pemerintahan daerah dengan kinerja seperti ini,”tegasnya.
Adapun, BPK Perwakilan Maluku Utara, merilis adanya temuan oleh pengembang atau pihak ketiga yang mengerjakan proyek Morotai Mall, RS Mudaffar Sjah dan Water Front City tahap II.
Ketiga proyek ini dianggarkan puluhan miliar.(*)
Update Kasus Sekda Morotai Muhammad Umar Ali: Polisi Periksa Saksi Tambahan |
![]() |
---|
Dilaporkan Dugaan Penelantaran Istri, Sekda Pulau Morotai Muhammad Umar Ali Ajukan Cerai |
![]() |
---|
Ini Kata Sekda Pulau Morotai Muhammad Umar Ali Soal Laporan Penelantaran Istri |
![]() |
---|
BREAKING NEWS: Sekda Pulau Morotai Diperiksa Polda Maluku Utara, Buntut Laporan Istrinya |
![]() |
---|
Musda Hipmi Maluku Utara, Pengusaha Muda Soroti Pencalonan Wabup Morotai Rio Pawane |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.