Sejumlah SKPD di Pemprov Maluku Utara Diminta Kurangi Anggaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Demi pembangunan Ibu Kota Sofifi 2024, dan menekan angka kemiskinan di Maluku Utara.

Bappeda Maluku Utara meminta seluruh SKPD, untuk tidak mengeluarkan banyak anggaran perjalanan dinas.

Hal itu disampaikan Kabid Pengadilan dan Evaluasi Bappeda Maluku Utara, Herival Nalytomas.

Pada pertemuan bersama seluruh SKPD, di Resto dan Cafe Posisi Ternate, Jumat (8/9/2023).

Baca juga: Dugaan Pelecehan Libatkan Seorang Musisi dì Ternate Naik Status

"Jadi nanti ada satu kawasan di Sofifi, yang menjadi fokus bersama untuk dikerjakan."

"Sehingga kita semua (SKPD,red) saling tahu, siapa kerja apa, siapa buat apa, "pintanya.

"Semisal Dinas PUPR sudah buat rumah, dinas lain datangi orang-orang untuk huni."

"Hal-hal seperti ini harus dan mulai dilakukan, tapi kenapa saat mau dilakukan, anggaran tidak ada?."

"Ternyata anggarannya tiba-tiba dipakai, untuk perjalanan dinas ke Jakarta, "sambungnya.

Kemudian prospek menekan angka kemiskinan, di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.

Di mana tugas ini melekat pada Disperkim, untuk melakukan terobosan-terobosan pada 2024.

"Tapi tidak serta-merta SKPD lain 'tutup mata', kalau Disperkim butuh bantuan, maka harus dikeroyok."

"Terobosan-terobosan itu bisa dimulai dengan program semacam air bersih, kesehatan serta perekonomian, "tuturnya.

Menurutnya, untuk melakukan semua hal itu, maka membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

"Maka dari itu, anggaran perjalanan dinas jangan dibuat terlalu banyak, harus dikelola efetif dan maksimal, "tegasnya.