Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemilu 2024

Jokowi Mengaku Punya Data Arah Partai Politik Jelang Pemilu 2024, Golkar hingga PDIP Sebut Itu Wajar

Orang nomor satu di RI itu mengaku dirinya sudah memegang data intelijen terkait arah partai politik (parpol) jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Youtube/Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo 

TRIBUNTERNATE.COM - Pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi sorotan.

Orang nomor satu di RI itu mengaku dirinya sudah memegang data intelijen terkait arah partai politik (parpol) jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Hal ini ia sampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun TNI. 

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Pernyataan ini pun menuai respon dari sejumlah parpol, mulai dari PDIP hingga Partai Golkar.

Kata PDIP

Politikus PDI-P Masinton Pasaribu menganggap wajar Jokowi tahu mengenai hal tersebut. 

Sebab, kata Masinton, Jokowi sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan memiliki banyak instrumen untuk mendapatkan informasi tersebut. 

Instrumen-instrumen negara itu termausk lembaga-lembaga intelijen. 

"Tentu yang namanya Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan." 

"Baik itu ada BIN ada intelijen dari kepolisian, kejaksaan dan lain-lain," kata Masinton, dikutip dari tayangan youTube KompasTV (17/9/2023). 

Sehingga, baginya adalah hal yang wajar jika seorang Presiden mengetahui mengenai informasi instansi atau kendaraan politik di bawahnya. 

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved