2 Kapal Milik Pemda Morotai Tak Terpakai di Pelabuhan Imam Lastory, Lebih Baik Dimanfaatkan Nelayan

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Dua kapal angkutan antar pulau bernilai puluhan miliar milik Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai tak terpakai.

Sebab, sejak  didatangkan ke Morotai dua kapal tersebut belum beroperasi.

Kedua kapal tersebut masing masing bernama KMP Batu Kopi dan KMP Mitita.

Pantauan Tributernate.com, Kamis (21/9/2023), kedua kapal tersebut hanya terparkir di pelabuhan Imam Lastory Daruba.

Diketahui, harga 1 unit  kapal dengan tipe Ferri Mini tersebut bernilai Rp 10 Miliar, yang dibelanjakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2022.

Walau belum beroperasi, kondisi kedua kapal masih terawat dengan baik.

Kapal yang mubazir  seperti ini memang bukan baru pertama kali terjadi di Morotai.

Sebelumnya, Pemda Pulau Morotai juga pernah mendapat bantuan kapal dari Kementrian Perhubungan untuk transportasi pariwisata tahun 2020.

Namun kapal tersebut hanya beroperasi selama 6 bulan. Setelah itu, langsung diparkir di pelabuhan Imam Lastori Daruba, dan tak lagi beroperasi hingga saat ini.

Kondisi kapal pun mulai lapuk, dan sebagian fasilitasnya sudah rusak dimakan usia.

Warga setempat  menyayangkan melihat kondisi kapal yang hanya dibiarkan terparkir begitu saja di pelabuhan.

Mengingat, kebutuhan masyarakat untuk transportasi ke desa-desa kepulauan maupun ke pulau-pulau wisata cukup tinggi.

"Ini kapal tong (kami) lihat sudah hampir satu tahun disini. Padahal warga yang tinggal di pulau sana sangat berharap untuk beroperasi," kata Alan salah satu warga yang tinggal di sekitar pelabuhan.

Para buruh yang bekerja di pelabuhan juga mempertanyakan hal yang sama.

Menurut mereka, jika tidak bisa dioperasikan. Alangkah baiknya, kapal tersebut diberikan saja ke nelayan. Agar bisa digunakan untuk memancing ikan.

"Ini kapal kalau sudah tidak pakai lebih baik kasih ke nelayan supaya bisa pakai mancing ikan," kata para buruh pelabuhan Imam Lastori Daruba.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Pulau Morotai, Zulkifli Hasan, ketika dikonfirmasi mengatakan, masalah belum beroperasinya dua kapal tersebut karena Pemda belum menganggarkan biaya operasionalnya.

Pemda, kata dia, berharap mendapat subsidi operasional dari Kementerian Perhubungan RI.

"Jadi kita masih menunggu subsidi operasionalnya dari Kementrian Perhubungan," katanya.

Menurutnya, proses untuk mendapatkan subsidi operasional dari Kementerian Perhubungan agak sulit, karena dua kapal tersebut statusnya milik Pemda.

"Beda dengan KMP Kolorai. Karena dia langsung di handel oleh Kementerian, sehingga ada subsidi operasionalnya," jelas Zulkifli.

Namun, lanjut Zulkifli, pihaknya sudah membuat permintaan subsidi ke Kementerian. Harapannya bisa diakomodir di tahun 2024.

"Karena memang biaya operasionalnya cukup besar. Hitungan kami dalam lima bulan operasi sesuai rute yang sudah disiapkan, dengan jadwal satu Minggu satu kali trip itu membutuhkan biaya Rp 1,7 Miliar," tandasnya.(*)