Duduki Kantor DPRD Ternate, Ketua BEM Universitas Nahdatul Ulama Malut: Rakyat Dikhianati Oligarki

TRIBUNTERNATE.COM– Ketua BEM Universitas Nahdatul Ulama Maluku Utara (Unutara), Risman Taha, menyampaikan orasi lantang di depan Kantor DPRD Kota Ternate, Senin (1/9/2025).

Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa demokrasi Indonesia hari ini berada dalam kondisi “sakit parah” dan telah menyimpang jauh dari cita-cita reformasi.

“Kawan-kawan, Indonesia hari ini sedang sakit parah. Demokrasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata kini hanya tinggal jargon kosong di panggung politik. Kedaulatan rakyat telah direbut oleh segelintir elit, oligarki, dan mafia kekuasaan,” seru Risman.

Baca juga: Cuaca Maluku Utara Besok Selasa 2 September 2025, BMKG Prediksi Hujan Ringan di 8 Wilayah

Menurutnya, parlemen yang seharusnya menjadi rumah rakyat justru berubah menjadi arena transaksi politik. Saat rakyat berjuang menghadapi harga pangan yang terus naik, upah murah bagi buruh, serta petani yang tersingkir dari tanah sendiri, kata Risman, anggota DPR justru sibuk memperbesar tunjangan dan mengatur proyek untuk kepentingan oligarki.

“Lebih menyakitkan lagi, ada wakil rakyat yang berani melecehkan rakyat dengan menyebut mereka bodoh, tolol, atau tidak tahu terima kasih. Mereka lupa bahwa kursi empuk yang mereka duduki ada karena suara rakyat,” tegasnya.

Risman juga menyoroti aparat negara yang dinilainya kini lebih sering menjadi alat represi ketimbang pelindung rakyat.

Ia menyinggung kasus tragis seorang pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob, sebagai bukti nyata betapa murahnya nyawa rakyat kecil di mata aparat.

“Demokrasi mati setiap kali aparat bertindak sebagai algojo, bukan pelindung,” teriaknya.

Di bidang ekonomi, lanjut Risman, rakyat kembali menjadi korban kebijakan yang berpihak pada pasar global ketimbang kesejahteraan masyarakat. Subsidi dipangkas, pajak dinaikkan, sementara oligarki domestik diberi karpet merah.

“APBN dikelola layaknya perusahaan, bukan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Ia juga menyinggung persoalan masyarakat adat, seperti yang dialami warga Maba Sangaji yang memperjuangkan tanah leluhur mereka namun justru dikriminalisasi.

Baca juga: 5 Shio Paling Beruntung Besok Selasa 2 September 2025, Macan Hoki Maksimal

“Perusahaan tambang perusak lingkungan dilindungi, sedangkan masyarakat adat yang menjaga hutan disebut perusuh. Demokrasi di negeri ini berubah menjadi pisau bermata satu: tajam ke rakyat kecil, tumpul ke korporasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, korupsi menurutnya semakin memperparah wajah demokrasi Indonesia. Dari pejabat desa hingga pejabat pusat, praktik penggerogotan uang rakyat sudah menjadi kebiasaan.

“Semua tahu, semua melihat, tapi hukum berjalan lambat jika menyentuh elit,” pungkasnya. (*)