Dilema Gender dan Politik Maluku Utara

Selain itu dikatakan Said Muniruddin jika rakyat sebagai elektorat juga diharuskan berkualitas, dimana karakter rakyat seperti ini adalah manusia-manusia yang memiliki perencanaan hidup, disiplin diri yang tinggi, serta punya strategi dan taktik perjuangan untuk memajukan diri dan bangsanya.

Dimana rakyat yang cerdas akan mampu menguasai, mengatur, dan memanfaatkan potensi secara efisien, efektif. Bukan sebaliknya, boros, dikuasai dan diperbudak oleh alam disekitar dan penguasa yang pongah.

Maka kualitas rakyat dengan kecerdasan mampu bertindak adil, memberikan kontrol yang baik atau chek and balance(mengontrol dan menyeimbangkan kekuasaan) terhadap pemerintah. Karakter rakyat demikian akan melakukan perubahan, inovasi dan perbaikan masyarakat.

Berkenaan dengan itu, di Maluku Utara terdapat fakta politik yang ternyata mendeskripsikan keberhasilan para pemimpin perempuan ketika berada di bangku kekuasaan, hal ini bisa dilihat mulai dari struktur kekuasaan yang dipegang perempuan di tingkat desa, kabupaten, provinsi bahkan pusat, baik dalam kekuasaan eksekutif dan parlemen.

Sebagai representatif, dapat disebutkan Irine Yusiana Roba Putri dan Alien Mus selaku anggota DPRRI daerah pemilihan Maluku Utara yang tampak getol menyuarakan segala kepentingan daerah, meliputi aspek pendidikan, pertanian, infrastruktur fisik berupa jalan, jembatan dan lainnya. Salah satu potret kepedulian ditonjolkan Irine terlihat ketika dirinya mengikuti rapat-rapat dengan kementerian.

Dilansir dari media Gesuri.id bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPR-RI dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Irine Putri Roba menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai hasil dari kunjungan kerjanya.

Kepada Dirjen Perhubungan Laut, Irine menyampaikan desakannya untuk merehabilitasi infrastruktur Pelabuhan Semud Mangga Dua, karena menurutnya pelabuhan tersebut merupakan salah satu terminal keberangkatan untuk menyeberang ke Pulau Halmahera, masih banyak lagi pemberitaan mengenai Irine dan perjuangan Maluku Utara di Senayan.

Sosok Irine juga menjembatani sejumlah rakyat Maluku Utara mendapatkan Program Indonesia Pintar, yang langsung disalurkan oleh dirinya kepada 12 Sekolah di Ternate. Adapun perjuangan Irine yang lain dapat dilihat dalam berbagai catatan digital.

Sezaman dengan Irine, dapat disentil peran Alien Mus anggota DPR-RI dapil Maluku Utara yang tampak lugas memperjuangkan kepentingan daerahnya, fokus Alien pada bidang pertanian. Dihadapan Kementerian Pertanian, Alien menyampaikan agar kementerian tersebut dapat membeberikan bantuan fisik dan bimbingan teknis kepada para petani di Ternate dan Tidore.

Dapat dikatakan penyambung lidah rakyat seolah nyata di bibir elok dua perempuan Maluku Utara tersebut, keduanya merupakan sepasang perempuan yang mampu merobek stigma-stigta negatif kaum laki-laki disertai konstruksi budaya patriarki. Irine dan Alien membuktikan jika mulut perempuam lebih mewakilkan kepentingan perasaan, cita rasa dan cita-cita segenap rakyat yang diwakilinya.

Menempati posisi eksekutif patut diangkat disini Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Fifian Adeningsih Mus, Sebagai tokoh perempuan pertama memimpin posisi eksekutif di Provinsi Maluku Utara cukup memberikan tersebosan-tersebosan baru pada kabupaten yang dipimpinnya.

Dilihat dari jejak digital kepemimpinan perempuan yang menaruh kepedulian berbasis keberanian mental dan visioner membawa perubahan tampak mencirikan sosok pemimpin yang betul-betul memimpin untuk perubahan.

Sejalan dengan itu Ahmad Dahlan Ranuwihardjo (2000: 3) dalam karyanya Menuju Pejuang Paripurna menjelaskan, memimpin pada umumnya adalah menghadapi dan harus menemukan jawaban atas persoalan-persoalan baru.

Oleh karena itu memimpin identik dengan merintis jalan perubahan atau pembaharuan. Meski demikian percaturan politik lokal bagi perempuan Maluku Utara tidaklah mudah seperti dibayangkan, karena perempuan kerap menghadapi tantangan kultural yang tiada henti, setiap momen masalah ini muncul mengitari.

Dimana rakyat selaku elektorat yang telah sadar akan keberhasilan-keberhasilan pemimpin perempuan dihadapkan dengan kondisi yang dilematis antara kecenderungan untuk memilih perempuan di pentas demokrasi politik, disatu sisi dipaksa oleh agitasi-agitasi dan mesin propaganda kalangan misogini yang menjadikan kultural sebagai isu politik.