Dilema Gender dan Politik Maluku Utara

Oleh : Muhammad Rifdi Umasangadji

Refleksi 24 Tahun Maluku Utara, Perempuan Dalam Pembangunan.

“Perempuan melekat potensi dan status ibu, mampu merawat benih kasih anak manusia, sejak dalam kandungan hingga buaian adalah sosok penyelamat dan menyelamatkan” (Muh. Rifdi Umsangadji).

Dinamika politik Indonesia nampak masih kesulitan menerjemahkan gender pada tempat yang lebih wajar, hal ini karena penerjemahan politik gender melupakan cita rasa, alpa akan ingatan terhadap pengalaman-pengalaman gemilang, lalu mengikuti ego, agitasi-agitasi busuk yang digembar-gemborkan pihak lawan.

Ini kemudian memperlihatkan jika pertautan pikiran, emosi politik rakyat alami pertentangan yang mencirikan diskriminasi masih menjadi gejala umum, watak patriarki menyelimuti alam pikir rakyat dalam menentukan pemimpin, sehingga dampak pada kenyataan politik ialah perempuan terus menjadi sasaran subordinasi.

Karena itu tak sedikit citra politik gender di Indonesia menunjukan betapa kontestan politik, khususnya sebagian politisi laki-laki dalam skala regional menjadikan kerangkeng kultural sebagai isu menjatuhkan para perempuan tatkala berhadapan di pemilihan, baik legislatif, eksekutif.

Dimulai dari tingkat desa hingga provinsi bahkan pusat sekalipun, politisi perempuan belum lega hadapi isu kultural ini, membuat perempuan terus memperjuangkan hakhak gender, agar bisa merdeka dari sesaknya nafas inferior (manusia kelas dua) .

Baca juga: Siap Lestarikan Warisan Literasi, Unkhair Ternate Gandeng Toko Buku Gramedia Buat Pameran

Seperti dalam karya Illich tentang Matinya Gender (Ivan Illich, 1982 : 1), mengetengahkan bahwa masyarakat industrial menciptakan dua mitos, yaitu antara leluhur seksual dan gerakan masyarakat ke arah kesetaraan gender.

Kedua mitos tersebut disingkap sebagai dusta-dusta manusia yang tergabung dalam jenis kelamin nomor dua.

Disamping itu, meski sudah ada pengetahuan yang berlipat ganda di relung terdalam pikiran rakyat Indonesia, bahwa sosok pemimpin yang berhasil membawa perubahan bukan terlahir berdasarkan jenis gender, laki-laki atau perempuan.

Akan tetapi posisi elektorat dilematis mengaktualkan kesadaran tentang pengetahuan tersebut. Lalu, dengan kesewenangan lelaki berwujud misogini (Pembenci perempuan) dalam politik memperkosa tulip-tulip pemimpin berkualitas yang sedang bermekar.

Lebih parahnya mempergunakan konstelasi kultural berasaskan agama sebagai pemberi legitimasi jika perempuan tak layak memimpin, ironi ini menjadi rahasia umum yang tak lebih dari kepongahan, kepicikan politikus gender laki-laki. Sebab gender bagi karya Ivan Illich (1982: 53) diatas, adalah sesuatu yang lain dan lebih dari sekedar jenis kelamin.

Mengenai pemimpin berkualitas, bukan posisi gender dalam status sosial, didedah pada buku bertajuk Bintang Arasy (Said Muniruddin, 2014: 3) dimana kualitas pemimpin adalah sumber daya insan yang menjadi kunci kemajuan sebuah bangsa, ciri umum pemimpin kualitas yaitu visioner (berpandangan maju ke depan), berpengetahuan luas, memiliki kepedulian dan keberanian mental untuk membawa perubahan mendasar bagi bangsa dan daerahnya.

Keberadaan pemimpin yang demikian sangat sentral bagi sebuah bangsa. Dalam pada itu Said Muniruddin mengutip perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, “Pemimpin yang adil meskipun kafir lebih baik, daripada pemimpin yang beragama Islam tapi dhalim”.

Karena menurutnya, adil merupakan salah satu nilai universal yang menjadi penentu kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa, adil mengandung visioner, rasa peduli dan mentalitas untuk semakin hari semakin baik atau ihsan.