Komisi Informasi Maluku Utara dan Bawaslu Morotai Audiensi Soal Pelayanan Informasi Publik

TRIBUNTERBATE.COM, MOROTAI - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publib, jelang Pemilu 2024.

Komisi Informasi Maluku Utara melakukan audiensi dengan Bawaslu Pulau Morotai, Selasa (31/10/2023).

Audensi di Kantor Bawaslu Pulau Morotai itu, menghadirkan Ketua Komuisi Informasi Maluku Utara, Abdul Aziz Marsaoly dan anggota.

Komisioner Bawaslu Pulau Morotai, Murjat Hi Untung dan Mulkan Hi Sudin.

Baca juga: Komisi Informasi Pusat Ingatkan Kepala Desa se Morotai Betapa Pentingnya Keterbukaan Informasi

Ketua Komisi Informasi Maluku Utara, Abdul Aziz Marsaoly kepada Wartawan mengatakan.

Audiensi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, kepada lembaga penyelenggara Pemilu 2024.

Tentang pentingnya keterbukaan informasi publik, sebagaimana Undang-undang nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, jika saat saat ini ada lembaga publik beralasan bahwa, informasi masih tertutup.

Itu adalah lembaga kurang informasi, dan tidak membaca undang-undang. Karena saat ini, semua sudah dituntut untuk terbuka.

"Jadi kalau kita yang tertutup maka dengan sendirinya kita akan tertinggal itu prinsipnya,"katanya.

Abdul menerangkan, ada 4 jenis informasi, kategori menurut UU yaitu informasi setiap disediakan setiap saat."

"Informasi sediakan berkala, informasi serta merta, dan informasi yang dikecualikan."

"Sehingga penyelenggara terutama Bawaslu dan KPU, wajib setiap saat membuka informasi."

"Atau mengupdate informasi baik yang diminta atau yang tidak diminta oleh publik.

"Kalau informasi berkala itu dia harus setiap tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun dibuka ke publik, "jelasnya.

Bagi Abdul, hal ini penting diketahui terutama bagi penyelenggara Pemilu, agar dapat menjaga kepercayaan publik.

"Karena penyelenggara kalau publik sudah tidak percaya apapun yang kita lakukan tetap integritasnya dibawah."

"Jadi penyelenggara harus terbuka. Ini bukan hanya rawan Pemilu, tapi juga rawan karena soal anggaran, "ujar Abdul.

Lanjutnya, keterbukaan soal anggaran memang penting bagi setiap lembaga penyelenggara Pemilu, agar dapat terhindar dari masalah etik dan hukum.

"Karena di beberapa daerah soal anggaran buat orang kenal etik, sampai berurusan dengan hukum dan sebagainya."

"Jadi kami sarankan dibuka. Misalnya di KPU dan Bawaslu tahun ini menerima APBN sekian, biar dibuka saja tidak apa-apa."

"Di desa saja bisa dibuka. Massa KPU dan Bawaslu lembaga besar bisa kalah."

"Justru lembaga besar ini, harus memberikan contoh. Karena anggaran ini bukan sesuatu yg rahasia, "pungkasnya.

Sementara, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pulau Morotai, Murjat Hi Untung menyampaikan terima kasih kepada Komisi Informasi Maluku Utara.

Yang mana informasi publik sangatlah penting, apalagi kata dia Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

"Soal keterbukaan informasi ke publik ini, bagi kami sangatlah penting, "ucapnya.

Baca juga: Desa Yayasan Morotai Masuk Nominasi Desa Transparan Keterbukaan Informasi Publik

Seraya menambahkan, pihaknya masih lemah soal keterbukaan informasi publik.

"Di Bawaslu ini, masih minim sekali, karena kita punya staf masih terbatas."

"Tapi kami sangat berterima kasih, karena Komisi Informasi sudah mampir, dan apa yang disarankan, kami tindaklanjut, "tandasnya. (*)