Ketua DPRD Maluku Utara Angkat Bicara Pembatalan SK Pelantikan Sulvana Andili

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud angkat bicara terkait  kebijakan Gubernur Abdul Ghani Kasuba atas pembatalan SK pelantikan Sulvana Andili.

Menurut Kuntu, kebijakan Gubernur Abdul Ghani Kasuba yang melantik pejabat dan membatalkan pejabat dengan jangka waktu sehari, ini karena  ada  beberapa pejabat hanya mencari kendudukan.

"Kemungkinan juga dalam SK pelantikan yang disodorkan Kepala BKD tak dibacakan lagi oleh Gubernur dan saya pastikan Gubernur tak melihat lagi nama-nama pejabat yang diusulkan," ujar Kuntu, Kamis (2/11/2023).

Lebih lanjut kata politisi PDI-P Maluku Utara ini, juga belum mempercayai adanya penjelasan Kepala BKD Miftah Baay, bahwa usulan ini sudah dilihat Gubernur sebelum pelantikan  Rabu kemarin itu.

"Jangan-jangan dalam perencanaan pembahasan SK pelantikan Gubernur tak dilibatkan, dan BKD hanya membuat sendiri SK tersebut. Sehingga masalah pembatalan ini,"katanya.

Bahkan ia juga merasa janggal dalam hal pembatalan ini, jika memang betul mendapatkan masukan dari Kepala BPKAD Ahamad Purbaya ke Gubernur untuk meminta membatalkan SK Sulvana Andili dengan berbagai pertimbangan.

Baca juga: Jadwal Kapal Ternate ke Ambon, Bacan, Banda Berangkat Besok Jumat 3 November, Beli Tiket KM Sangiang

"Contohnya saja pak Purbaya belum mengetahui adanya pelantikan, kemudian BKD telah menerbitkan SK, padahal ini harus ada jalur koordinasi sebelumnya dan SKPD lainnya. Harusnya  ditanyakan karena ini soal nasib orang yang sudah baik-baik kemudian digeser ganti orang lain itu kasian sekali," sesalnya.

Selain itu jabatan Gubernur Maluku Utara ini hanya tinggal satu bulan saja, kemudian juga anak-anak Gubernur juga ikut bertarung dalam Pileg nanti.

"Makanya itu saya secara kelembagaan Gubernur tak bisa lagi mengotak-atik kabinet ini lagi mulai dari jabatan eselon II sampai dengan eselon IV, karena waktu jabatan Gubernur sudah mau habis," ungkapnya.

Ia menambahkan, apalagi  selama ini dari amatan DPRD sejumlah pejabat yang masuk daftar pelantikan Gubernur atas roling jabat itu tak pernah membantu Gubernur dalam bekerja  memajukan pemerintah ini.

"Pejabat-pejabat itu tak bekerja dan hanya mengingat jabatan yang akan diganti, sehingga semua pembahasan mengenai permasalahan Pemprov tak selesai-selesai sampai detik ini," pungkasnya.(*)