Sektor Perikanan Harus Jadi Garda Depan dalam Pembangunan Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Kepala DKP Maluku Utara, Abdullah Assagaf menegaskan keberadaan Maluku Utara pada persilangan empat WPP-NRI mestinya menjadi preferensi memposisikan sektor perikanan digarda paling depan pada panggung kebijakan pembangunan.

Demikian ditegaskan Abdullah dalam pembukaan rapat Pokja Pengait Dasar Parau dan Pokja Pengelolaan Perikanan Kakap Kerapu, yang berlangsung di Emeral Hotel Ternate, Kamis (23/11/2023).

Menurut Abdullah, apalagi Pempus melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah menetapkan ke empat WPP-NRI (714,715,716 dan 717).

"Potensi yang besar memerlukan pengelolaan yang tepat agar memberi manfaat tanpa melupakan keberlangsungan sumberdaya," ucap dia, disela-sela memberikan sambutan diacara tersebut.

Lanjutnya, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan perikanan yang afektif adalah kurangnya informasi dan data tangkapan.

Oleh karenanya, memperkuat praktek pendapatan ikan merupakan prioritas penting dalam mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, utamanya melibatkan nelayan dan pelaku perikanan.

Baca juga: Mgr. Seno Ngutra Sebut Kebersamaan Umat Beragama di Indonesia Harus Belajar dari Morotai

Berlimpahnya potensi sumberdaya perikanan, terutama ikan ternyata belum tentu memberikan jaminan kalau Maluku Utara bisa memiliki daya saing dengan daerah lain disektor ini.

"Sektor ini sering kali terkendala masalah dalam menajemen sistem logistik ikan, sehingga menyebabkan produk hasil perikanan Maluku Utara masih jauh dari harapan," katanya.

Bahkan ia berharap, Pergub tentang pengelolaan Kakap Kerapu semakin mempererat kolaborasi dan kerjasama dalam pengelolaan tersebut, untuk sebagai bentuk implementasi dari rencana pengelolaan perikanan di Maluku Utara.(*)