Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Sofifi

APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Resmi Disahkan

Dokumen APBD tahun 2024 milik Pemprov Maluku Utara resmi disahkan, melalui sidang paripurna yang berlangsung di kantor DPRD di Sofifi

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Mufrid Tawary
Dok Humas DPRD Maluku Utara
Plt Gubernur Maluku Utara, Al Yasin Ali membacakan pengesahan APBD tahun 2024 di rapat paripurna di gedung DPRD di Sofifi, Minggu (31/12/2023).. 

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Dokumen APBD tahun 2024 milik Pemprov Maluku Utara resmi disahkan, melalui sidang paripurna yang berlangsung di kantor DPRD di Sofifi, Minggu (31/12/2023).

Dalam APBD tahun 2024 disepakati pendapatan daerah sebesar Rp 3.557 triliun dari sebelumnya dirancang Rp 4,06 triliun.

“Pendapatan ini telah diperhitungkan dengan cermat terkait dengan potensi Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pusat dan Lain-Lain pendapatan yang mungkin,” ucap Plt Gubernur Al Yasin Ali, dalam pidato sela-sela pengesahan APBD tahun 2024.

Ia meminta target pendapatan ini perlu diikuti langkah-langkah strategis oleh organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan guna mengupayakan pencapaiannya.

“Bahkan dengan upaya yang sungguh-sungguh target ini kemungkinan dapat dilewati,”ujarnya.

Baca juga: Polda Maluku Utara Belum Berlangkah Pindah Kantor ke Sofifi

Sementara, untuk Belanja Daerah dirancang sebesar Rp.3,667 triliun lebih. Belanja ini, diarahkan pada belanja pegawai termasuk P3K, Belanja Barang Jasa dan Modal yang mengalami gagal bayar tahun 2023, Belanja hibah Pemilu dan Pemilukada, belanja untuk kebutuhan rutin dan operasional perangkat daerah, belanja modal alokasi khusus, serta pemenuhan lainnya yang telah disepakati.

Dengan posisi pendapatan dan belanja yang telah ditekan sebagaimana kesepahaman bersama, terdapat defisit sebesar Rp.110 miliar, yang diperhitungkan dengan pembiayaan daerah, terutama penyelesaian hutang jangka panjang, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran daerah pada posisi minus Rp.189 miliar.

“Kita berupaya membuat penganggaran yang berimbang, akan tetapi tetap memperhitungkan kondisi kekinian, maka disepakati pendapatan dan belanja yang ada,” pungkasnya.(*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved