Proyek Multiyears Pemprov Maluku Utara Jadi Perhatian KPK

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- 21 paket proyek pekerjaan multiyears di Pemprov Maluku Utara milik Dinas PUPR menjadi atensi KPK RI.

Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Yerrie Pasillia, saat ditemui wartawan dikantor, Selasa (9/1/2024).

Menurut dia, 21 paket multiyears itu  pada 2024 ini, harus segera diselesaikan karena menjadi

prioritas dirinya selama menjabat Plt Kadis PUPR.

" Karena proyek multiyears menjadi atensi KPK, sehingga harus dituntaskan tahun 2024 dan

ini," ujar Yerrie yang juga Kabid Tata Ruang Dinas PUPR.

Lanjutnya, jadi 21 paket multiyers ini selalu diawasi KPK, sehingga proyek ini harus selesai tahun ini kalau tidak sangat berbahaya.

" Ini juga pesan Plt Gubernur agar masalah ini segera diselesaikan," jelasnya.

Selain itu ia mengaku, berdasarkan kontrak kesepakatan, proyek pekerjaan ini berakhir

Desember 2023, sementara untuk proses pembayaran sampai tahun 2024.

"Untuk progres ada yang sudah sampai 80 persen dan bahkan sudah ada yang 100 persen selesai, misalnya jembatan Sidangoli-

Jailolo itu sudah selesai 100 persen dan masih ada juga yang berdasarkan laporan PPK di beberapa tempat juga selesai 100 persen," katanya.

Baca juga: Lokasi Kampanye Capres Anies Baswedan di Ternate Belum Diputuskan

Ia juga meyakini, secara keseluruhan 21 paket multiyers tersebut sudah selesai di angka 80 persen, berdasarkan laporan PPK beberapa waktu yang lalu.

"Akan tetapi proses pembayaran ke pihak rekanan masih di angka 46 persen, dan bahkan ada yang sampai saat ini belum juga menapatkan uang muka," ucapnya.

Diketahui sejauh ini, progres pekerjan paket proyek multiyers yang di anggarkan pada ahir tahun 2022 lalu, rupanya sampai saat ini belum juga selesai 100 persen.

Pasalnya, 21 paket multiyers tersebut masa kontraknya habis pada Desember 2023, akan

tetapi sebagian pekerjan progresnya belum capai 100 persen.(*)