Kalapas Perempuan Ternate Ikut MoU Janji Kerja dan Komitmen 2024 di Kemenkumham Malut

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Upaya-upaya akan terus dilakukan untuk memberikan kualitas capain kinerja.

Salah satunya yakni melakukan penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan komitmen.

Pelaksanaan zona integritas tahun 2024 di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Penandatanganan perjanjian kinerja, dan komitmen bersama pelaksanaan zona integritas.

Baca juga: Rutin Adakan Pertemuan, Ini Agenda DWP Lapas Perempuan Ternate di 2024

Dihadiri Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, PJs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara.

Para Pimpinan Tinggi Pratama, dan para Kepala Satuan Kerja Imigrasi dan Pemasyarakatan, beserta seluruh jajaran Kanwil Maluku Utara. Kegiatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh UPT yang berada di luar Ternate.

Dalam sambutannya Kakanwil, Ignatius Purwanto menyampaikan perlu adanya mitigasi resiko.

Lakukan sinergitas kepada instansi pemerintah terkait, dan lakukan layanan jemput bola kepada pengguna layanan demi terlaksananya janji kinerja yang telah ditandatangani.

Saya juga memberikan apresiasi kepada Rutan Kelas IIB Ternate karna menerima Predikat WBK di tahun 2023.

Saya berharap kita semua dapat meraih predikat WBK. Saya memintan agar pemenuhan RKT general dan tematik patut di kawal dan dipenuhi karna menjadi evaluasi meraih predikat WBK,” ucap Ignatius dalam arahannya diterima pada Sabtu (13/1/2024).

Kepala perwakilan BPKP, Tri Wibowo Aji dalam sambutannya memberikan apresiasi atas perubahan pelayanan publik.

Di Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara, dan mendukung terlaksananya janji kinerja.

"Saya yakin dan mengapresiasi jajaran kemenkumham ini yang terus berbenah dan berevaluasi."

Baca juga: Kalapas Perempuan Ternate dan Jajaran Imut Apel Bersama Menteri Hukum dan HAM-RI

"Semoga perjanjian kinerja dapat kita laksanakan bersama. BPKP, kita siap kawal dan dukung agar tidak ada permasalahan di kemudian hari, "jelasnya.

Dirinya berharap setiap satuan kerja sudah menyiapkan survei indeks kepuasan masyarakat, yang membantu melakukan analisis dan evaluasi setiap penyelenggara pelayanan.

"Memperbaiki kualitas pelayanan publik adalah memperbaiki kualitas hidup kita semua, "pungkasnya. (*)