Rekrutmen CASN 2024 Dibuka dalam 3 Periode, Ada Seleksi CPNS, Sekolah Kedinasan, dan PPPK

TRIBUNTERNATE.COM - Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN 2024 akan dibuka dalam tiga periode serta mencakup seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2024, Sekolah Kedinasan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun telah menjelaskan mengapa pelaksanaan seleksi CASN 2024 kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni dibuka tiga kali.

Hal ini sudah disampaikan oleh Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Rabu (17/1/2024) di Gedung DPR Jakarta, bersama perwakilan Kementerian PANRB

“Untuk mengakomodir formasi tersebut, BKN melaksanakan seleksi CASN 2024 dilakukan sebanyak 3 periode,” ujarnya.

Dwi juga memastikan, pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi CPNS dan PPPK 2024 sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Pemerintah Pastikan Seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2024 Dibuka 3 Kali dalam Tahun 2024 Ini

Baca juga: 7 Strategi agar Lolos Seleksi CPNS 2024, Muluskan Cita-cita Menjadi PNS Pengabdi Negara

Baca juga: Ada Sistem Face Recognition untuk Seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2024, Cegah Maraknya Kasus Joki

Baca juga: Seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2024 Dibuka Mei Mendatang, Ini Jenis Formasi yang Jadi Prioritas

Jadwal Pendaftaran CPNS 2024
 
Haryomo Dwi Putranto mengatakan pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 tahap pertama akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret 2024.

Berikut jadwalnya:

• Pengumuman dan seleksi administrasi Seleksi CPNS dan Seleksi Kedinasan pada periode I: minggu ketiga bulan Maret 2024.
• Pengumuman dan seleksi administrasi Seleksi CPNS dan PPPK periode II dilaksanakan bulan Juni 2024.
• Pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan PPPK periode III akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024.

Selain itu, Haryomo Dwi Putranto menambahkan pada pelaksanaan seleksi CASN 2024, ada beberapa hal yang menjadi catatan tim Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) sebagai bahan evaluasi.

Pertama, pada fase seleksi administrasi ditemukan bahwa Pansel Instansi tidak akurat dalam melakukan verifikasi baik pada kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid, pengalaman kerja, dan NIK yang tidak ditemukan.

Kedua, pada fase pelaksanaan seleksi masih ditemukan praktik perjokian.

Ketiga, pada fase hasil seleksi, konversi nilai CAT sebagai dampak dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yakni nilai CAT ≥50 persen, nilai SKTT ≤50 persen (norma umum) dan nilai CAT 70 persen + nilai SKTT 30 % (guru).

“Tidak hanya itu, proses DRH (Daftar Riwayat Hidup) terhambat karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta yang lulus. Khususnya di daerah 3T,” kata Haryomo.

Artikel ini tayang di KompasTV