Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Halmahera Selatan

Warga Ribut saat Bupati Halmahera Selatan Kunker ke Desa Kampung Baru, Praktisi Soroti Kominda

Video puluhan warga saling adu mulut dan melerai ketika Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba kunjungan kerja ke Desa Kampung Baru

|
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Mufrid Tawary
Tribunternate.com
Direkrtur YBH Justice Maliku Utara Ongky Nyong (kiri) dan Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan Sagaf Hi Taha (kanan). Keduanya menyoroti insiden keributan warga saat Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba Kunker ke Desa Kampung Baru, Rabu (7/2/2024). 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Video puluhan warga saling adu mulut dan melerai ketika Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba kunjungan kerja ke Desa Kampung Baru, Kecamatan Botang Lomang pada Selasa (6/2/2024) kemarin, viral di media sosial Facebook dan WhatsApp Grup.

Potongan video berdurasi 3 menit 15 detik itu menampilkan terjadi keributan saat Bupati berada di ruang tunggu pelabuhan yang dijadikan lokasi kegiatan Kunker tersebut.

Keributan itu, disinyalir adanya kesalahpahaman warga atas egenda Bupati ke desa tersebut. Sebagian warga, mengira kedatangan Bassam Kasuba adalah mengembalikan Fauji Ibrahim sebagai Kepala Desa (Kades) Kampung Baru defenitif.

Fauji sendiri dinonaktifkan dari jabatan Kades karena terlilit masalah temuan dugaan penyalahgunaan dana desa (DD). Ia lalu digantikan Hamdal Abdullah sebagai Pj Kades Kampung Baru.

Menanggapi insiden keributan tersebut, Direktur YBH Justice Maluku Utara, Ongky Nyong, menilai Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) yang dibawahi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) gagal melaksanakan tugas.

Menurut dia, Kominda harus melakukan deteksi dini yang berpotensi menggangu Khamtibmas sebelum kepala daerah berkunjung.

“Saya amati bahwa insiden yang terjadi saat Bupati melakukan kunjungan ke Desa Kampung Baru, menunjukan bahwa tidak ada peran Kominda dalam memastikan situasi di desa."

"Kominda harusnya menyampaikan potensi gangguan Khamtibmas. Jadi ini kelalaian dan kegagalan Kominda,” ujarnya, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Distribusi Guru dì Halmahera Selatan Diminta Seimbang, Bunyamin: Jangan Pilih Kasih

Ongky menjelaskan tugas pokok Kominda adalah menjadi sentral informatif terkait stabilitas sosial di daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 atas perubahan Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

"Tugas Kominda adalah merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, mengkomunikasikan bahan intelijen dari berbagai sumber terkait potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman di daerah," paparnya.

Ia pum menyayangkan video terkait insiden keributan yang dialami Bupati Halmahera Selaran Basam Kasuba, biss bergulir deras lalu menjadi opini liar dari pihak- pihak tertentu.

"Nah ini betapa gagalnya Kominda, maka kami minta agar Bupati mengevaluasi Kepala Kesbangpol," imbubnya.

“Harus disadari bahwa Bupati adalah pejabat negara, sangat tidak wajar ada kunjungan  Bupati lalu tidak ada Babinsa dan Bhabinkamtibmas kemudian terjadi insiden semacam itu kemana Kominda kita hari ini," pungkas Ongky.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan Sagaf Hi. Taha menyebut masalah penolakan warga terkait pengembalian Fauji Ibrahim menjadi Kades Kampung Baru, sudah diselesaikan usai kerbiutan itu terjadi.

"Kebutulan kami di Komisi I juga beragenda bersama Bupati ke Desa Kampung Baru. Jadi sudah diselesaikan, karena Kades nonaktif dan Pj Kades sudah disatukan," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved