Kemenkumham Malut Ikut Sosialisasi Penguatan Peran Itjen dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kemenkumham Malut ikut sosialisasi penguatan peran Itjen, dalam pembangunan zona integritas WBK/WBBM.

Bertepat di ruang rapat Lantai II, giat ini di ikuti Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI Kemenkumham Malut, Ermin Rasyim beserta jajaran.

Pada kesempatan itu, Inspektur Jenderal (Itjen) Kemenkumham RI, Razilu dalam arahannya menyampaikan beberapa poin penting.

Yang diperlukan dalam percepatan Reformasi Birokrasi, terutama Birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima.

Baca juga: Bersinergi Tingkatkan Layanan Badan Hukum Perseroan Kanwil Kemenkumham Malut Lakukan Kordinasi

Pemaparan Materi yang pertama disampaikan oleh Inspektur Wilayah I, Ika Yusanti yang menyampaikan.

Manajemen perubahan melakukan tatakelola pemerintahanan yang efektif dan efisien.

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dengan mekanisme kerja, pola pikir (mindset), dan budaya kerja (culture set).

Selanjutnya pemaparan materi oleh Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi tentang tata Laksana.

Dikatakan, dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola, penegakan integritas, dan keluasan layanan public.

"Perubahan yang diharapkan sistem, proses, dan prosedur kerja, lebih jelas, efektif dan terukur, "ujar Lilik Sujandi.

Pemaparan Materi selanjutnya oleh Inspektur Wilayah III, Iwan Santoso tentang Penataan sistem Manajemen SDM.

Penataan sistem manajemen SDN aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

"Adapun target yang ingin dicapai yaitu, meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur."

"Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur."

"Meningkatnya disiplin SDM aparatur, meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur dan meningkatnya profesionalisme SDM, "kata Iwan Santoso.

Kemudian Inspektur Wilayah IV, Bambang Setyabudi memaparkan tentang penguatan akuntabilitas.

Menurutnya, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

"Adapun target yang diingin dicapai yaitu meningkatnya kinerja instansi Pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah, "tutur Bambang Setyabudi.

Selanjutnya pemaparan oleh Inspektur Wilayah V, Pria Wibawa tentang penguatan pengawasan.

Pria Wibawa menyampaikan, target yang ingin dicapai melalui penguatan pengawasan yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah.

Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja dan meningkatnya sistem integritas dituntut kerja dalam upaya pencegahan KKN.

Terakhir pemaparan materi oleh Inspektur Wilayah VI, Sri Yuliani tentang peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Referensi Seleksi CPNS 2024, Kemungkinan Kemenkumham RI Buka 9 Formasi untuk Lulusan SMA/SMK

Kata Sri Yuliani, pelayan publik bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.

"Adapun kondisi yang ingin diwujudkan dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik."

"Standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional, dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, "tandasnya. (*)