Irtama BKKBN: PPS Halmahera Utara Mesti Didukung DAK

TRIBUNTERNATE.COM, TOBELO - Setelah dua hari berturut-turut Inspektur Utama (Irtama) BKKBN Ari Dwikora Tono, Ak., M.Ec.Dev beserta rombongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kota Ternate dan Kabupaten Pulau Morotai, kali ini Kamis (7/3/2024) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Halmahera Utara.

Kunjungan Irtama BKKBN ke Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka melaksanakan audiensi Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) bersama mitra kerja.

Kedatangan Irtama BKKBN disambut baik oleh Bupati Halmahera Utara, Ir. Frans Manery beserta jajarannya.

Program BANGGA KENCANA merupakan upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas serta upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Baca juga: Inspektur Utama BKKBN RI Kunker ke Morotai, Pastikan Dukungan Semua Pihak untuk Cegah Stunting

Di Halmahera Utara sendiri, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program BANGGA KENCANA telah dibentuk kampung KB (Keluarga Berkualitas).

Dan melakukan berbagai intervensi pembangunan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama program Percepatan Penurunan Stunting.

Menurut hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 30,5 persen di Tahun 2021 dan turun menjadi 24,9 persen di Tahun 2022. Angka tersebut dikatakan masih tinggi dan jauh dari target nasional 14 persen.

Dalam kesempatan itu, Ari Dwikora berharap prevalensi balita stunting bisa menyentuh angka 14 persen sesuai dengan target Presiden.

Untuk mendukung upaya Percepatan Penurunan Stunting ini kata Ari Dwikora, perlu adanya penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan agar disalurkan ke daerah-daerah.

Serta dimanfaatkan dengan baik demi tercapainya tujuan bersama dalam permasalahan stunting, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara.

"Menjadi perhatian lebih yaitu Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) non fisik agar dimanfaatkan untuk pelayanan KB."

"Pelayanan KB ini dimaksudkan untuk mengatur jarak kelahiran agar pasangan usia subur bisa lebih merencanakan kehamilan dengan kondisi ibu dan calon bayi yang sehat dan terhindar dari Stunting, "sambung Ari Dwikora.

Menurut Ari Dwikora, persoalan Stunting ini merupakan tanggung jawab bersama sehingga diterbitkan Perpres No 72 Tahun 2021 tentang penurunan Stunting.

Dan ini harus dilaksanakan, karena merupakan persoalan sumber daya manusia untuk mewujudkan generasi yang mampu bersaing yang memiliki kualitas.

"Trima kasih atas kerja sama yang baik dari lintas sektor di Kabupaten Halamahera Utara dalam menurunkan angka Stunting."

Baca juga: Ditopang Anggaran Non Fisik, Kasus Stunting Jadi Program Prioritas Pemkab Morotai Maluku Utara

"Saya lihat infrasturktur, khusunya pembangunan jalan di Tobelo Halmahera Utara ini bagus dan mulus."

"Hal itu juga harus sejalan dengan upaya percepatan penurunan stunting kejar target di 2024 di angka 14 persen dengan memanfaatkan anggaran yang ada dengan baik, "tutup Irtama BKKBN.

Turut hadir para staf ahli Bupati, para Asisten dan pimpinan OPD Halmahera Utara, Maluku Utara. (*)