Empat Ketua Parpol Kehilangan Kursi DPRD Halmahera Selatan, Termasuk NasDem dan Gerindra

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Empat ketua partai politik (Parpol) yang tercatat sebagai Caleg DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, kalah dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Mereka adalah Ketua DPD II Partai Golkar Umar Hi. Soleman, Ketua DPC PDI-P Bunyamin Hi. Daud, Ketua DPD NasDem Akmal Ibrahim dan Ketua DPD Gerindra Masdar Karim.

Masing-masing ketua Parpol tersebut diketahui merupakan Caleg incumbent di Dapil I, III dan V, namun gagal dalam Pemilu 14 Februari lalu.

Mislanya Umar Hi. Soleman, Bunyamin Hi. Daud dan Akmal Ibrahim.

Ketiganya adalah anggota DPRD Halmahera Selatan dua periode, yaitu 2014-2019 dan 2019-2024. Sedangkan Masdar Karim, baru terpilih di Pemilu 2019.

Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat kabupaten yang ditetapkan KPU Halmahera Selatan, nama keempat ketua Parpol itu tidak ada walaupun partai mereka meraih kursi.

Bukan hanya keempat ketua Parpol itu saja. Ketua Parpol lain berstatus non incumbent yang disebut-sebut punya peluang meraih kursi DPRD juga gagal dalam Pemilu.

Seperti Ketua DPD PSI Adnan Wahid, Ketua DPC Demokrat Hud Ibrahim dan Ketua DPD Perindo Ruslan Jafar.

Baca juga: Kasus Pemukulan Ketua PPK di Halmahera Selatan Naik Penyidikan, Saksi Prabowo-Gibran Belum Tersangka

Sementara Ketua Parpol yang masih mempertahan kursi DPRD Halmahera Selatan hanyalah Ketua DPC PKB Muslim Hi. Rakib.

Adapun pimpinan Parpol lain yang berstatus anggota DPDRD Halmahera Selatan aktif tapi gagal meraih kursi DPRD Maluku Utara adalah Ketua DPD PAN Muhtar Sumaila dan Ketua DPC Hanura Roby Sondak.

Sedangkan untuk Ketua DPD PKS Halmahera Selatan Husni Salim, berhasil melenggang ke DPRD Maluku Utara setelah ditetapkan meraih suara sebanyak 8.338.

Anggota KPU Halmahera Selatan Darmin Hi. Hasim ketika dihubungi, Minggu (17/5/2024), mengatakan pihaknya telah menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten dalam rapat pleno beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih masih menunggu penetapan rekapitulasi nasional dan sengketa PHPU di Mahkama Konstitusi (MK).

"Terkait dengan perolehan kursi dan calon terpilih masih menunggu selesai PHPU di MK," pungkasnya. (*)