Pemkab Morotai Maluku Utara Siap Jalankan 13 Perda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara bakal jalankan 13 Perda, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Hal tersebut disampaikan Kabag Hukum Setda Pemkab Pulau Morotai, Sulaiman Basri, Jumat (26/4/2024).

Dikatakan, 13 Perda yang dijalankan sudah sesuai ketentuan Pasal 286 ayat 1, Undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Tentang pemerintahan daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.

Baca juga: Kemendagri Buka Blokir SIPD, Biro Adpim dan Setda Maluku Utara Mulai Susun Perencanan Kas

Ditetapkan dengan undang-undang, yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

Bahkan juga sesuai ketentuan Pasal 94, Undang-undang nomor 1 tahun 2022.

Tentang Hubungan Keuangan Antara, Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Menurutnya, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan.

Karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pemkab Pulau Morotai.

"Dijalankan (Perda) berdasarkan perintah Undang-undang cipta kerja, sebagai dasar pungutan pajak dan retribusi tahun ini, "katanya.

Diakuinya, 13 Ranperda yang dijadikan satu sudah di evaluasi oleh Kemenkeu, Kemendagri dan Gubernur.

Bahkan nomor register Perda-perda tersebut, dari Pemporov Maluku Utara sudah ada.

Dan pada 29 Januari 2024, Pj Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali menandatangani dokumen Perda yang dimaksud.

Belum dijalankan Perda itu, diakuinya juga, karena sementara masih ada turunan seperti Peraturan Bupati (Perbub).

"Sementara belum dijalankan karena masih turunannya, Perbup, kan di kasih waktu enam bulan, untuk menyusun Perbup-nya itu,"