DPRD Soroti Masalah Air Bersih, Pendidikan & Kasus Cabul di Paripurna HUT Halmahera Selatan ke-21

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Anggota DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi NasDem, Fadila Mahmud, menyoroti masalah air bersih, pendidikan hingga tingginya kasus cabul terhadap anak di bawah umur.

Fadila menyotoroti sejumlah masalah ini dalam rapat paripurna ke III, masa persidangan IV dengan agenda peringatan HUT Kabupaten Halmahera Selatan ke 21 tahun 2024 yang berlangsung Sabtu (8/6/2024) malam.

"Interupsi pimpinan, saya perlu sampaikan beberapa masalah yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Itu menyangkut air bersih, pendidikan dan kasus cabul," ujarnya.

Terhadap masalah air bersih, menurut Fadila, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus mencari solosi terkait kualitas air.

Di mana, air yang digunakan masyarakat untuk keperluan minum dan mandi, berwarna kecokelatan jika sudah turun hujan.

"Di wilatah Bacan sini mungkin sebagian besar masyarakat sudah merasakan. Setiap kali hujan, pasti air yang sumbernya dari PDAM pasti kecoklatan. Ini harus diperhatikan," ungkapnya.

Sementara untuk masalah pendidikan, Fadila meminta Pemkab Halmahera Selatan harus fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga guru.

Baca juga: Bassam Kasuba Sampaikan 5 Hal Penting dalam Upacara Peringatan HUT Halmahera Selatan ke- 21

Di samping itu, distribusi guru juga harus merata dan tidak ada pemeberlakuan khusus terhadap peningkatan pendidikan di kecamatan-kecamatan tertentu.

"Jangan hanya guru-guru itu banyak di ibukota (Kecamatan Bacan). Kemudian pemerintah daerah juga harus segera terapkan Kurikulum berbasis lokal di setiap sekolah," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Srikandi Partai NasDem ini juga mengingatkan masalah peningkatan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Fadila pun mendesak Dinas Pemeberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) agar intens melakukan sosialisasi dan turut serta pada pemeberantasan kasus.

"Oraganisasi-organisasi yang bergerak di isu-isu perlindungan perempuan dan anak, harus dilibatkan," paparnya.

Meski begitu, anggota DPRD dua periode ini mengakui bahwa dari sektor pembangunan infrastruktur, Halmahera Selatan di tahun ke 21 ini terbilang cukup maksimal.

"Tapi masalah-masalah lain juga harus diperhatikan. Misalnya masalah pangan dan kasus HIV. Kita inginkan di tahun ke 21 Halmahera Selatan ini, menjadi evaluasi kinerja," pungkasnya. (*)