Pj Gubernur Maluku Utara Bakal Rombak Jabatan, Ini Tanggapan Akademisi

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, dalam waktu dekat berencana merombak beberapa jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kebijakan ini telah memicu berbagai tanggapan, termasuk dari kalangan akademisi.

Muammil Sunan, akademisi dan pengajar di Universitas Khairun Ternate, memberikan pandangannya terkait rencana tersebut.

Ia menegaskan bahwa sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah atau penjabat kepala daerah dilarang melakukan mutasi atau penggantian pejabat menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Namun, jika yang dilakukan adalah uji kompetensi (Ukom) untuk mengisi jabatan yang masih kosong, hal ini tidak menjadi masalah, terutama jika sudah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Jika yang dilakukan adalah uji kompetensi guna mengisi jabatan yang masih kosong, tentunya tidak menjadi masalah, apalagi sudah mendapat persetujuan dari KASN. Ini bertujuan untuk penataan kelembagaan birokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan lebih efektif," ujar Muammil, Rabu (3/7/2024).

Baca juga: KASN Sepakat Pelantikan Kepala Biro Hukum Pemprov Maluku Utara Sesuai Prosedur

Muammil menjelaskan bahwa uji kompetensi yang akan dilakukan oleh Pj Gubernur bukanlah untuk mutasi semata, melainkan untuk mengisi kekosongan jabatan. Langkah ini dianggap sebagai penguatan tata kelola pemerintahan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat sistem birokrasi berjalan normal sehingga pelayanan publik bisa lebih maksimal.

"Kebijakan Pj Gubernur ini hanya sekadar membuat sistem birokrasi bisa berjalan normal sehingga pelayanan publik bisa lebih maksimal," tambahnya.

Rencana ini sejalan dengan upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan memastikan setiap jabatan strategis diisi oleh pejabat yang kompeten. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik di Provinsi Maluku Utara akan semakin baik. (*)