Utang Proyek Tanggap Darurat di Halmahera Selatan Bermasalah, Kontraktor Farid Bakal Dipolisikan

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kontraktor ternama di Halmahera Selatan, Maluku Utara, Farid Abae, bakal dilaporkan ke polisi terkait masalah proyek.

Farid rencana dilaporkan sejumlah pekerja kulih bangunan karena upah mereka belum dibayar.

Adapun upah kerja tersebut melekat pada salah satu proyek tanggap darurat tahun anggaran 2023 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan.

Farid kala itu bertindak sebagai pihak rekanan yang mengerjakan proyek dimkasud.

"Pekerjaan kami sudah selesai dari 2023 lalu, namun upah kerja belum bayar sampai saat ini," ungkap Abdullah Adnan, selaku Kepala Bas pekerja proyek tanggap darurat, Senin (15/7/2024).

"Semua pekerja meminta saya untuk lapor Farid Abae di Polres Halmahera Selatan kalau upah kami tidak diselesaikan waktu dekat," sambungnya.

Abdullah menyebut upah pekerjaan yang belum terbayarkan oleh pihak rekanan sebanyak Rp 400 juta lebih.

"Jadi kitorang (kami) punya upah kerja belum bayar masih tersisa Rp 400 juta lebih," tuturnya.

Farid Abae ketika dikonfirmasi secara terpisah, mengatakan sudah membicarakan ihwal pembayaran upah pekerja proyek tanggap darurat.

Dia mengaku upah yang belum terbayar itu karena Pemkab Halmahera Selatan belum juga mencairkan anggaran proyek tersebut.

"Saya punya kegiatan di BPBD sejak 2023 hingga 2024 belum terbayar, bagimana saya mau bayar upah tukang," ujarnya.

Farid menambahkan, ada empat paket proyek tanggap darurat milim Pemkab Halmahera Selatan yang ditanganinya pada tahun 2023.

Keempat paket itu, yang tercatat sebagai utang terhadap pihak ketiga.

"Itu terdiri dari timbunan lokasi Festival Marabose di UMKM Rp 6,4 miliar, Desa Wayamiga Pekerjaan tanggap darurat Rp 4,050 miliar di Desa Wayamiga."

"Kemudian tanggap Darurat di Desa Tabapoma sebanyak Rp 2 miliar, dan tanggao darurat si Amasing Kota Rp 4,6 miliar," tandasnya.