Pemprov Maluku Utara Dorong Perencanaan dan Penganggaran Inklusif Disabilitas

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara melalui Bappeda, lakukan pertemuan penting di Hotel Jati Ternate baru-baru ini.

Adapun pertemuan ini berfokus pada perencanaan dan penganggaran inklusif, bagi penyandang disabilitas.

Acara ini dipimpin oleh Novia Aryanti, seorang Perencana Ahli Muda di Bappeda Maluku Utara.

Di mana ia menekankan pentingnya pengintegrasian hak-hak penyandang disabilitas, dalam semua aspek pembangunan daerah.

Baca juga: Capaian Realisasi PAD Sejumlah OPD Pemkot Tidore Maluku Utara Triwulan II Capai 50 Persen

Novia Aryanti memulai presentasinya dengan membahas berbagai dasar hukum, yang mendukung inklusivitas penyandang disabilitas.

Dasar Hukum:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Ia menyoroti bahwa, peraturan ini memberikan kerangka hukum yang kuat, untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas.

Serta mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terkait pemenuhan hak-hak tersebut.

Data agregat dari Dukcapil per 31 Desember 2023 menunjukkan, sebaran penduduk penyandang disabilitas di Provinsi Maluku Utara.

"Kami (Bappeda) berkomitmen untuk menggunakan data ini sebagai dasar dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD), yang inklusif bagi penyandang disabilitas, "jelasnya.

Dalam sesi ini, Novia Aryanti membahas evolusi regulasi mengenai penyandang disabilitas di Indonesia. Ia menjelaskan perbedaan paradigma antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang menggunakan pendekatan berbasis amal.

Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

"Pendekatan terbaru ini menekankan nondiskriminasi dan pembangunan multisektor, "katanya.

Bappenas memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD).

"Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 mengatur bahwa RAD PD harus menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan inklusif di provinsi dan kabupaten/kota," ungkapnya.

Selain itu, untuk mempercepat penyusunan RAD PD Provinsi, pihaknya menetapkan enam langkah strategis, termasuk perencanaan dan penganggaran kegiatan inklusif disabilitas oleh setiap dinas, evaluasi berdasarkan pemetaan kodefikasi RAN PD, sosialisasi kebijakan ke pemerintah kabupaten/kota, serta penyusunan SOP anggaran yang sesuai dengan Kepmendagri.

"Dalam visi RPJPD 2025-2045, Maluku Utara bertujuan menjadi hub kemaritiman di kawasan timur Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan."

"Semua aspek pembangunan daerah harus inklusif dan berkeadilan, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, "terangnya.

Ia menambahkan, Provinsi Maluku Utara memiliki berbagai kawasan strategis seperti KEK Morotai, DPP Morotai, dan KI Teluk Weda.

Terdapat pula dua kabupaten yang merupakan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi prioritas, yaitu Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Optimalisasi peran kawasan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Baca juga: Update Samu Omorodion ke Chelsea, Conor Gallagher Sebentar Lagi Hengkang ke Atketico Madrid

"Bappeda menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan, percepatan penurunan stunting, peningkatan akses pelayanan kesehatan, serta penguatan tenaga medis dan kesehatan."

"Transformasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, "pungkasnya.

Dengan perencanaan yang matang dan komitmen kuat dari semua pihak, Bappeda Maluku Utara berharap dapat mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan visi dan misi RPJPD 2025-2045. (*)